Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Reshuffle" Menteri dan Kemungkinan Besar PAN Dapat Jatah Kursi

Kompas.com - 15/06/2022, 05:53 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Reshuffle atau perombakan kabinet diprediksi kuat bakal terjadi hari ini.

Partai Amanat Nasional (PAN) yang sudah bergabung dengan koalisi pemerintah sejak Agustus 2021 kabarnya bakal mendapat jatah kursi menteri.

Ketua DPP PAN Bima Arya mengaku mendapat informasi PAN akan mengisi kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Gonjang-ganjing Reshuffle, Siapa Nama Besar yang Disebut PAN Bakal Tergusur?

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno juga tidak menampik bahwa pihaknya bakal mendapatkan jatah menteri tersebut.

Apalagi, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (14/6/2022).

"Saya kira dalam waktu hitungan jam juga akan terpublikasikan ke teman-teman semua," ujar Eddy kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (14/6/2022) malam.

Zulkifli diprioritaskan jadi menteri

Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengatakan, partainya siap apabila diminta Presiden Jokowi membantu di Kabinet Indonesia Maju.

Yandri mengatakan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjadi prioritas apabila presiden meminta kader PAN menjadi menteri.

"Pak Zul prioritas (jadi menteri)," kata Yandri saat ditemui di kantor DPP PAN, Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Baca juga: Soal Peluang Zulkifli Hasan Jadi Menteri, PAN: Sinyalnya ke Sana

Kendati demikian, Yandri menekankan, keputusan reshuffle menteri kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

"Sekali lagi terserah Pak Jokowi, pak Jokowi yang tahu kebutuhannya kan, jadi kita tunggu saja kalau memang ada reshuffle siapa yang kena, siapa yang masuk kabinet," ujar dia.

PKB dengar PAN dapat posisi menteri ATR/BPN

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengaku mendengar informasi mengenai masuknya kader PAN ke dalam Kabinet Indonesia Maju.

Informasinya, PAN bakal mendapat posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Dengar-dengar informasi saja, bukan A1," ujar Jazilul saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Selasa (14/6/2022).

Baca juga: Reshuffle Kabinet, PKB Dengar PAN Dapat Posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang

Jazilul enggan membeberkan lebih lanjut mengenai informasi yang dia peroleh.

Dia hanya meminta publik menunggu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri yang mengumumkan langsung.

PAN dapat satu kursi?

Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, PAN akan mendapatkan satu kursi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf.

"Informasinya kalau posisi menteri mungkin satu, tetapi yang lainnya belum kami pastikan," kata Bima saat ditemui di kantor DPP PAN, Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Bima mengatakan, pihaknya sudah mendengar informasi akan dilakukannya reshuffle kabinet.

Zulkifli Hasan pun sudah menyiapkan nama-nama kader yang layak mengisi kursi menteri tersebut.

"Kami percayakan sepenuhnya ke ketua umum apakah ketua umum mengusulkan kader atau bahkan ketua umum sendiri itu, kami serahkan sepenuhnya kepada ketum," ujar dia.

PAN merasa sudah dapat sinyal

Eddy Soeparno menyebut ada "sinyal" bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bakal jadi menteri.

"Sinyal-sinyalnya kan ke sana. (Zulhas) sudah dipanggil, lihat saja perkembangan berikutnya. Pada akhirnya Presiden yang memutuskan," ujar Eddy saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Eddy juga menyampaikan, PAN selalu siap jika diminta untuk masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: PAN Dikabarkan Masuk Kabinet, PDI-P: Baik-baik Saja, Itu Kewenangan Presiden

Terkait isu reshuffle, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, kepastian mengenai masuknya PAN dalam kabinet akan diputuskan presiden.

"Ya itu kewenangan sepenuhnya presiden. Mau kapan, orangnya dari mana partainya apa, kebutuhannya apa, presiden yang tahu," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (14/6/2022).

"Karena pemerintahan ini masih dua tahun lagi. Sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu presiden yang memutuskan," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com