Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Charta Politika: PDI-P Masih Jadi Partai Pilihan Pertama

Kompas.com - 14/06/2022, 10:35 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Charta Politika terkini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih akan memilih PDI Perjuangan (PDI-P) apabila pemilu legislatif (pileg) digelar saat survei dilakukan.

Hasil survei memperlihatkan, sebanyak 24,1 persen responden survei memilih PDI-P. Partai berlambang banteng moncong putih itu jadi yang teratas dipilih dibandingkan partai politik lainnya.

"Pada partai politik, sampai dengan saat periode dilakukan, PDI-P masih menjadi pilihan tertinggi publik," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, dalam keterangannya, Senin (13/6/2022).

Baca juga: Survei Charta Politika: 63,1 Persen Responden Setuju Jokowi Reshuffle Kabinet

Yunarto mengatakan, setelah PDI-P, ada Partai Gerindra di posisi kedua dengan 13,8 persen.

Kemudian, Partai Golkar dengan 11,3 persen di posisi ketiga dan PKB di posisi empat dengan 8,3 persen.

Sementara itu, Partai Demokrat berada di posisi lima dengan 7,2 persen suara.

"PDI-P, Gerindra, Golkar, PKB dan Demokrat sebagai lima partai teratas pilihan publik," ujar dia.

Pada posisi enam elektabilitas partai politik diduduki oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 7 persen.

Lalu, ada Partai Nasdem di posisi tujuh dengan 5,3 persen.

Baca juga: Dilema Ganjar Pranowo: Bertubi Diserang PDI-P, Kini Dilirik Partai Lain

Posisi delapan ada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2,7 persen. Posisi sembilan ada Partai Amanat Nasional (PAN) 2 persen.

Posisi sepuluh ada Partai Perindo dengan 1,3 persen dan posisi 11 ada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 0,6 persen.

Berikut secara lengkap urutan elektabilitas partai politik dalam survei Charta Politika

1. PDI Perjuangan 24,1 persen

2. Gerindra 13,8 persen

3. Golkar 11,3 persen

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com