Menakar Partai Nonparlemen

SEJUMLAH partai politik (parpol) nonparlemen bertatap muka, Kamis (9/6/2022), untuk membahas persiapan verifikasi partai calon peserta Pemilu 2024.

Kalau pertanyaan diajukan lebih dini: partai nonparlemen mana yang berpotensi menaklukkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) empat persen, dan partai mana pula yang terpental?

Berdasarkan hasil Pemilu 2019, perolehan suara parpol nonparlemen tertinggi diraih oleh Partai Perindo (3,7 juta), diikuti oleh Partai Berkarya (2,9 juta), PSI (2,6 juta), Partai Hanura (2,1 juta), PBB (1 juta), lalu Partai Garuda (700.000-an), dan PKP (300.000-an). Tujuh partai nonparlemen itu hanya memiliki kursi DPRD.

Kalau mengacu pada hasil riset Litbang Kompas (periode survei 17 – 30 Januari 2022), elektabilitas Perindo (2,5 persen) tetap memimpin partai nonparlemen.

Sementara potret buram dialami Partai Berkarya. Konflik internal antara kubu Tommy Soeharto versus kubu Muchdi PR turut menghambat konsolidasi organisasi partai tersebut.

Begitu pula PSI, elektabilitas partai milenial ini masih bertengger di urutan buncit, sekalipun tongkat estafet kepemimpinan telah berpindah dari Grace Natalie ke Giring Ganesha.

Dalam isu teranyar, PSI sedikit dirugikan dengan sikap partai yang mendukung wacana amandemen UUD 1945 agar Jokowi bisa maju lagi pada pilpres 2024.

Di garis kanan, PBB mewakili partai berasas Islam yang kian layu. Kehadiran Partai Ummat, Masyumi, Gelora, dan Pelita, berpotensi saling merebut ceruk elektoral yang relatif sama.

Apalagi partai-partai berbasis Islam yang mapan, akan tetap merawat dan memproteksi basis konstituennya agar tidak dibajak oleh partai lain.

Sementara itu, dua partai nonparlemen di posisi kedua terbawah, yakni Partai Garuda dan PKPI. Membanding keduanya, perolehan suara Partai Garuda lumayan lebih unggul sedikit dibanding PKP.

Padahal, PKP yang notabene digawangi para pensiunan jenderal itu berpengalaman menjadi peserta pemilu sejak 1999 hingga 2019.

Apa yang bisa kita potret dari kondisi internal dan eksternal partai-partai nonparlemen itu?

Secara garis besar, kunci utama terletak pada modal (capital) yang bercampur baur, dan saling menopang satu sama lain.

Mengutip Pierre Bourdieu (1986), modal yang seyogianya melekat erat di parpol, yaitu modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik.

Dana besar memang penting untuk operasional politik, tapi fakta (kasuistik) yang patut dicermati, ternyata “big money” tidak selalu berbanding lurus dengan terdongkraknya suara partai.

Siapa yang meragukan kekuatan logistik Hary Tanoesoedibjo (ketua umum Perindo), Tommy Soeharto (eks ketua umum Berkarya), Oesman Sapta Odang (ketua umum Hanura).

Dengan kata lain, terdapat tipe modal lain yang idealnya saling berkait kelindan. Selain aset keuangan, partai nonparlemen mesti mengemas tokoh sentralnya sebagai icon simbolik untuk menarik perhatian pemilih. Latar belakang figur partai menjadi jangkar elektoral.

Magnetnya terpantul pada atraksi personal, atribut kultural, reputasi, karisma, dan rekam jejaknya.

Profil pengurus inti dengan segala artikulasi politiknya ikut menentukan kredibilitas serta perwajahan partai.

Di sisi lain, partai tak perlu ragu memberikan “karpet merah” kepada caleg-caleg yang prospektif maupun mitra strategis gerakan.

Jaringan komunitas dan gerbong organisasi lintas warna dapat dikonversi menjadi modal sosial.

Tak hanya itu, rebranding partai merupakan elemen komplementer untuk menampilkan unsur diferensiasi, bahkan kebaruan.

Fakta sosiologis masyarakat Indonesia yang plural meniscayakan pilihan “ideologi” partai agar berwatak terbuka dan moderat.

Secara praktis, brand-identity diterjemahkan ke dalam gagasan programatik, agenda aksi, dan pemberdayaan komunitas.

Partai nonparlemen dapat memanfaatkan kecanggihan teknopolitik secara optimal untuk menyampaikan narasi kreatif di hadapan audiens yang beragam.

Di sinilah signifikansi pola komunikasi, teknik periklanan, dan strategi kampanye di tengah laga demokrasi digital. Partai akan semakin terekspos media ketika ia terlibat dalam berbagai isu-isu aktual.

Kalau partai hanya bersikap pasif, diam dan hanya bersemedi di menara gading, maka eksistensinya akan hilang dan terlupakan.

Manakala lonceng diskursus terus dibunyikan oleh lapisan komunikator (ide) parpol di ruang publik, walhasil partai akan diingat khalayak ramai. Substansinya, datanglah sebagai pembawa solusi, bukan penambah masalah.

Dari segi pasar elektoral, parpol nonparlemen berpeluang membidik suara swing voters (pemilih mengambang), dan undecided voters (pemilih yang belum menentukan pilihan).

Apalagi derajat kedekatan warga dengan partai yang diyakininya (party identification) di Indonesia tergolong rendah. Maka, parpol nonparlemen harus mengonstruksi diri sebagai pilihan alternatif.

Konteks pilihan alternatif itu bisa kita maknai secara operasional sebagai perkawinan antara bobot ketokohan, program unggulan, dan kinerja.

Pemilih yang berpaling dari partai-partai yang selama ini jadi preferensi mereka, lazim terjadi tatkala partai-partai lain menawarkan “produk” yang luar biasa (extra-ordinary).

Dinamika suara partai bisa saja bergeser dan bermigrasi dari satu kutub ke kutub lainnya. Perhelatan Pemilu 2024 masih cukup jauh.

Artinya, ruang dan waktu untuk menggenjot elektabilitas masih terbuka lebar, bukan hanya bagi partai nonparlemen, tapi juga partai-partai baru. Partai penghuni Senayan pun harus tetap waspada.

Permainan politik itu penuh dengan segudang kejutan. Ada satu tsunami politik yang sangat mematikan, yakni skandal korupsi.

Dus, pimpinan teras partai hendaknya memperkuat manajemen risiko agar kader-kadernya terhindar dari kasus rasuah.

Selanjutnya, hindari ketegangan konfliktual, faksionalisme melebihi takaran, apalagi perpecahan intrapartai.

Peta elektoral skala nasional sangat mungkin berubah, tergantung peristiwa politik yang bergema di sekelilingnya.

Karena itu, parpol perlu menjaga militansi, loyalitas, dan soliditas kader. Juga melayani rakyat sebagai penentu partai mana yang lolos Senayan dan partai mana yang gagal lagi, dan tersimpan di laci sejarah.