Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Covid-19 Meningkat, Krisdayanti Beri Pesan Ini ke Pemerintah

Kompas.com - 13/06/2022, 19:16 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI Krisdayanti menyoroti kenaikan kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia dalam beberapa hari terakhir.

Krisdayanti menekankan, pihaknya mendorong pemerintah untuk selalu tegas dalam menegakkan protokol kesehatan (prokes) meski saat ini sedang berlangsung pelonggaran aturan dalam aktivitas masyarakat.

"Karena Komisi IX turut menjalani proses mencari solusi penyelesaian kasus Covid-19 sejak pertama masuk ke Indonesia, tentu kami tidak ingin upaya bersama yang dilakukan 2 tahun kemarin sia-sia hanya karena lengah beberapa saat," ujar Krisdayanti saat dihubungi Kompas.com, Senin (13/6/2022).

Baca juga: Menkes: Covid-19 Naik karena Subvarian BA.4 dan BA.5, Bukan Imbas Libur Lebaran

Krisdayanti menyebut banyak penyebab yang mengakibatkan kenaikan kasus Covid-19 saat ini.

Penyebab utamanya, kata Krisdayanti, adalah banyak orang yang sudah kembali beraktivitas, melonggarkan disiplin prokes, hingga euforia yang tidak terukur.

Menurut dia, ketika masyarakat sudah bisa melakukan aktivitas di keramaian, prokes berpotensi diabaikan sama sekali.

"Rata-rata yang tetap melakukan prokes ketat yang memiliki trauma pasca Covid-19. Seperti orang terdekat meninggal, atau pernah terkena Covid-19 dengan kondisi yang gawat, terkena Covid-19 lebih dari sekali," imbuhnya.

Baca juga: UPDATE 13 Juni: Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Tambah 591, Kasus Aktif 4.926

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan penyebab kasus harian Covid-19 mulai meningkat di atas 500 dalam beberapa hari terakhir.

Budi mengatakan, ada beberapa indikator yang harus dilihat dari kenaikan kasus Covid-19, yaitu kenaikan kasus biasanya terjadi 27-35 hari setelah Lebaran, angka positivity rate dan varian baru virus Corona.

Menurut Budi, berkaca dari tahun lalu, kenaikan kasus Covid0-19 tahun ini wajar terjadi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com