Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Litbang Kompas: 71,1 Persen Responden Percaya Pemerintah Mampu Menangani jika Situasi Covid-19 Memburuk

Kompas.com - 13/06/2022, 11:03 WIB
Mutia Fauzia,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas menunjukkan, 63,5 persen responden menjawab yakin saat diajukan pertanyaan "yakin atau tidakkah Anda dengan kemampuan pemerintah untuk menangani apabila terjadi perburukan situasi Covid-19 dalam waktu dekat?"

Sementara 7,6 persen responden menjawab sangat yakin.

 

Meski demikian, peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti mengatakan, tidak seharusnya upaya pemerintah untuk mendorong transisi status Covid-19 di Indonesia dari pandemi menjadi endemi dilakukan secara gegabah.

"Pasalnya, sekitar satu setengah bulan setelah mobilisasi besar-besaran selama masa mudik Lebaran, potensi lonjakan kasus kembali menghadang. Hal ini terlihat dari kasus positif harian yang konsisten berada di atas angka 500 kasus dalam beberapa hari terakhir," tulis Rangga seperti dikutip dari Harian Kompas, Senin (13/6/2022).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 70 Persen Responden Sepakat Status Covid-19 Jadi Endemi

Ia pun menilai tren penambahan kasus yang meningkat menunjukkan bahwa situasi wabah Covid-19 di Indonesia belum stabil.

Variabel seperti peningkatan mobilitas masyarakat secara signifikan atau keberadaan varian baru bisa jadi akan membuat perburukan situasi Covid-19 di Tanah Air tereskalasi cepat.

Di sisi lain, virus penyebab Covid-19 juga masih bermutasi hingga saat ini.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, saaat ini terdapat delapan kasus subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 di Indonesia.

Meski seluruh pasien yang terpapar sudah dinyatakan sembuh, namun sebagian besar pasien yang terinfeksi tersebut telah mendapatkan vaksin lebih dari dua dosis.

Baca juga: Waspada Kenaikan Kasus Covid-19 di Tengah Penularan Subvarian Baru Omicron

"Tak mengherankan, masih cukup banyak komponen masyarakat yang merasa belum sepakat dengan transisi status yang tengah disiapkan pemerintah," tulis Rangga.

Dari hasil survei, sebanyak 26,5 persen responden atau lebih dari seperempat responden menyatakan ketidaksetujuannya dengan rencana ini.

Rangga menilai, potensi perburukan perlu selalu menjadi bahan pertimbangan pemerintah ketika meramu kebijakan transisi.

"Pengalaman digempur wabah yang telah dialami selama dua tahun terakhir membuat mereka ragu aka kemampuan pemerintah menghadapi gelombang Covid-19 di kemudian hari," jelas Rangga.

Baca juga: Transisi Endemi, Publik Bersedia Tetap Pakai Masker bila Covid-19 Memburuk

Untuk diketahui, pengumpulan data dalam jajak pendapat ini dilakukan melalui telepon pada 24-29 Mei 2022. Jajak pendapat dilakukan terhadap 1.004 responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian ± 3,09 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pencuplikan sampel dimungkinkan terjadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com