Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Kenaikan Covid-19 Masih Terkendali, Jokowi Jelaskan Dua Indikatornya

Kompas.com - 10/06/2022, 11:21 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, ada dua indikator yang menurutnya menjadi tolok ukur kenaikan Covid-19 saat ini masih terkendali, yakni positivity rate dan laju transmisi penularan virus.

"Pertama positivity rate-nya masih di angka 1,03, masih di bawah 5 persen. Kemudian juga laju transmisi ini juga masih di angka yang terkendali," ujar Jokowi dalam Peluncuran Program Rehabilitasi Mangrove dan World Mangrove Center di Rumpin, Bogor, Jumat (10/6/2022).

"Angkanya 20 per 100.000 per minggu kasus dan kita masih berada di angka 1. Jadi Masih terkendali," lanjutnya.

Meski demikian Presiden menegaskan, kewaspadaan masyarakat dan semua pihak tetap  merupakan hal yang penting.

Baca juga: Jokowi: Kenaikan Covid-19 Masih Terkendali, Saya Sudah Minta Diwaspadai

Sehingga, Jokowi kembali mengingatkan pentingnya masyarakat melakukan vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster Covid-19.

"Saya akan tekankan lagi pentingnya booster suntikan ketiga, ini akan kita terus lakukan," katanya.

Jokowi menambahkan, adanya kenaikan kasus Covid-19 baru-baru ini sebagai dampak periode Lebaran 2022 sekitar sebulan lalu.

Dia menyebutkan, kenaikan kasus positif Covid-19 terjadi dalam jumlah sedikit

"Ada sedikit kenaikan karena kemarin masalah tiga minggu atau sebulan yang lalu karena kita Lebaran. Tapi saya kira kenaikan ini maih dalam posisi terkendali," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku khawatir dengan kasus harian Covid-19 yang sudah menembus 500 kasus per hari dalam beberapa waktu terakhir.

Baca juga: WHO: Penyelidikan Asal Mula Covid-19 Makin Kabur karena Kurang Data dan Dipolitisasi

"Lihat angka tiga hari berturut-turut di atas 500, saya cukup khawatir," kata Luhut dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR, Kamis (9/6/2022).

Menurut data yang dirilis pemerintah, pada Rabu (8/6/2022) kasus baru Covid-19 mencapai 520, Selasa (7/6/2022) sebanyak 518, dan Senin (6/6/2022) tercatat 342.

Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali itu mengakui, pengendalian Covid-19 di Indonesia sulit diprediksi menyusul kenaikan kasus harian dalam beberapa waktu terakhit.

Luhut menyebutkan, sebelum kembali tembus ke angka 500 kasus per hari, jumlah kasus harian Covid-19 sempat mencapai angka 200-300 kasus

Di samping itu, Luhut menyebutkan, angka positivity Covid-19 di Indonesia juga kembali mencapai angka 1 setelah sempat berkisar di angka 0,5-0,8.

Baca juga: Kasus Corona Kembali Naik, Berapa Kali Seseorang Bisa Terkena Covid-19?

Selain itu, ia juga menyebut ada varian baru yang muncul di Amerika Serikat dan menyebabkan lonjakan kasus di sana.

"Itu sebabnya kita tidak buru-buru masuk di endemi, dan itu saya sarankan pada Presiden minggu lalu, kita tunggu dulu dua bulan ini pak," kata Luhut.

"Kalau seumpama dua bulan ini kita masih mampu bertahan dengan baik, saya kira nanti bisa hadiah 17 Agustus," imbuh dia.

Namun, ia tetap mengingatkan masyarakat agar terus disiplin mematuhi protokol kesehatan serta mengikuti vaksinasi Covid-19.

"Disiplin kita harus masih sangat penting dalam hal ini. Terutama tadi dalam vaksinasi yang menurut saya harus kita dorong semua," kata Luhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com