Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Penerapan Teknologi Harus Semakin Masif Sampai ke Pedesaan

Kompas.com - 07/06/2022, 17:41 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpesan agar pengembangan dan penerapan teknologi harus semakin masif sampai ke pedesaan supaya Indonesia tidak menjadi bangsa yang tertinggal dalam persaingan di dunia modern.

Hal itu disampaikan Ma'ruf saat memberikan kuliah umum kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII dan LXIV Tahun 2022 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Selasa (7/6/2022).

"Pengembangan dan penerapan teknologi harus semakin masif sampai ke pedesaan untuk merealisasikan berbagai program pembangunan di dalam negeri, hingga mewujudkan visi kepemimpinan di tingkat global," kata Ma'ruf, dikutip dari tayangan YouTube Lemhanas RI, Selasa.

Ia mengatakan, sektor pelayanan publik adalah salah satu sektor yang dapat dioptimalkan dengan mendorong penggunaan teknologi digital.

Baca juga: Wapres Ingin Kualitas Kampus Swasta Meningkat dan Masuk Klaster I Kualitas Dikti

Ia mencontohkan, mal pelayanan publik dapat diselenggarakan secara virtual atau elekronik menggunakan super app sehingga pelayanan publik dapat diakses layaknya berbelanja daring.

"Masyarakat hanya perlu klik aplikasi layanan publik dengan ujung jari melalui gawainya kemudian penerbitan dokumen digital akan diproses," ujar Ma'ruf.

Ia mengatakan, pemerintah kini telah menggunakan big data yang diberi nama Satu Data Indonesia melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik supaya pembuat kebijakan menghasilkan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Ia menambahkan, pemerintah juga mencanangkan percepatan transformasi nasional melalui pengembangan SDM talenta digital, infrastruktur digital, pemerintahan digital, dan ekonomi digital.

"Kita juga harus terus meningkatkan literasi digital masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Semua tugas ini membutuhkan komitmen para pemimpin di tingkat pusat maupun daerah," kata Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com