Kompas.com - 07/06/2022, 15:29 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap kampus-kampus perguruan tinggi swasta (PTS) dapat naik kelas dan masuk dalam klaster 1 dalam data klaterisasi kualitas pendidikan tinggi 2020 yang dibuat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi.

Hal itu disampaikan Ma'ruf saat menerima audiensi pengurus Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP-PTSI) secara virtual, Selasa (7/6/2022).

"Kita ingin supaya PTS-PTS ini klasternya naik, dari yang sekarang belum bisa masuk klaster 1, saya harapkan nanti ke depan akan masuk," kata Ma'ruf, Selasa, dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Wapres Hubungi Ridwan Kamil Sampaikan Belasungkawa atas Meninggalnya Eril

Berdasarkan, data klasterisasi kualitas pendidikan tinggi tahun 2020, tidak ada satu pun PTS masuk klaster 1 (terbaik), dan hanya beberapa PTS masuk dalam klaster 2, dan lainnya tersebar di klaster 3 hingga 5.

Menurut Ma'ruf, ABP-PTSI dapat berperan meningkatkan kualitas PTS dengan banyak kegiatan kolaborasi dan inovasi.

Selain meningkatkan kualitas, Ma'ruf juga berpesan agar PTS dapat semakin memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tinggi berkualitas.

Ia mengingatkan, PTS maupun perguruan tinggi negeri (PTN) memiliki andil yang sama-sama besar untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter.

"Tugas perguruan tinggi adalah untuk mewujudkan program nasional kita yakni mencetak SDM Indonesia yang unggul, yang bisa bersaing bukan saja di tingkat nasional tetapi juga di tingkat global," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Kembali ke Pesantren Tebuireng, Wapres Maruf Amin Nostalgia Masa Muda

Dalam kesempatan itu, Ma'ruf juga menyampaikan bahwa ia akan hadir membuka Musyawarah Nasional APB-PTSI di Surabaya pada 21-22 Juli 2022 mendatang.

"Saya berharap melalui penyelenggaraan Munas kelima ini, ABP-PTSI supaya menyiapkan langkah-langkah strategis dalam konsolidasi organisasi, mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan, dan merumuskan rekomendasi program untuk peningkatan kualitas PTS untuk kemajuan pendidikan tinggi di Tanah Air," kata Ma'ruf.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Ronny Talapessy: Pengacara Bharada E yang Baru, Pernah Jadi Kuasa Hukum Ahok

Profil Ronny Talapessy: Pengacara Bharada E yang Baru, Pernah Jadi Kuasa Hukum Ahok

Nasional
Hormati Rapimnas Gerindra, PDI-P: Mau Bicara soal Presiden, Kampanye, Monggo

Hormati Rapimnas Gerindra, PDI-P: Mau Bicara soal Presiden, Kampanye, Monggo

Nasional
Partai Buruh Targetkan 5,6 Juta Suara pada Pemilu 2024

Partai Buruh Targetkan 5,6 Juta Suara pada Pemilu 2024

Nasional
Khofifah Dinilai Cocok Dampingi Prabowo di 2024, Punya 'Quadruple Power'

Khofifah Dinilai Cocok Dampingi Prabowo di 2024, Punya "Quadruple Power"

Nasional
Gerindra: Syarat Gabung Koalisi Dukung Prabowo sebagai Capres 2024

Gerindra: Syarat Gabung Koalisi Dukung Prabowo sebagai Capres 2024

Nasional
Sosok Deolipa Yumara, Pengacara yang Dampingi Bharada E Tak Sampai Sepekan

Sosok Deolipa Yumara, Pengacara yang Dampingi Bharada E Tak Sampai Sepekan

Nasional
Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK, Waketum Gerindra: Bukan Kader Kita

Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK, Waketum Gerindra: Bukan Kader Kita

Nasional
Alasan Bharada E Cabut Kuasa Deolipa Yumara dan Boerhanuddin

Alasan Bharada E Cabut Kuasa Deolipa Yumara dan Boerhanuddin

Nasional
Ini Kata Pengacara soal Pengakuan Sambo atas Tewasnya Brigadir J

Ini Kata Pengacara soal Pengakuan Sambo atas Tewasnya Brigadir J

Nasional
Prabowo Mesti Jeli Pilih Cawapres bila Tak Ingin Ulangi Kekalahan Pilpres 2014 dan 2019

Prabowo Mesti Jeli Pilih Cawapres bila Tak Ingin Ulangi Kekalahan Pilpres 2014 dan 2019

Nasional
Jambore Nasional Pramuka 2022 Bakal Dibuka Ma'ruf Amin

Jambore Nasional Pramuka 2022 Bakal Dibuka Ma'ruf Amin

Nasional
Kuasanya Dicabut, Eks Pengacara Bharada E Deolipa Yumara Minta 'Fee' Rp 15 Triliun

Kuasanya Dicabut, Eks Pengacara Bharada E Deolipa Yumara Minta "Fee" Rp 15 Triliun

Nasional
Ketua Komisi III Pastikan Rapat dengan Kapolri Bahas Pembunuhan Brigadir Yosua Digelar Terbuka

Ketua Komisi III Pastikan Rapat dengan Kapolri Bahas Pembunuhan Brigadir Yosua Digelar Terbuka

Nasional
Prabowo Dinilai di Atas Angin jika Ganjar dan Anies Tak Maju pada 2024

Prabowo Dinilai di Atas Angin jika Ganjar dan Anies Tak Maju pada 2024

Nasional
OTT Bupati Pemalang Terkait Jual Beli Jabatan

OTT Bupati Pemalang Terkait Jual Beli Jabatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.