Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/06/2022, 09:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Masih langka dan tak terjangkaunya harga minyak goreng membuat Presiden Joko Widodo dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (2/6/2022).

Gugatan dilayangkan organisasi sipil beranggotakan Sawit Watch, Perkumpulan HuMa, WALHI Nasional, eLSAM, Greenpeace Indonesia, dan PILNET.

Langkah hukum ini ditempuh sebagai dari keberatan administratif alias somasi yang juga dilayangkan organisasi-organisasi sipil itu pada 22 April lalu terhadap Jokowi dan Lutfi, juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.

Deputi Direktur eLSAM Andi Muttaqien menyebut, somasi itu tak direspons. Koalisi sipil ini menganggap pemerintah tidak serius memberesi masalah mahalnya harga minyak goreng.

Baca juga: Jokowi Digugat soal Minyak Goreng Mahal, Istana Klaim Pemerintah Tak Abai

"Kenapa gugatan ini masuk di PTUN? Jadi, sejak 2019 itu, gugatan terkait perbuatan melanggar hukum (PMH) yang dilakukan pemerintah atau penguasa, itu memang harus dimasukkan ke pengadilan administratif atau PTUN," ujar Andi, Kamis.

Isi gugatan

Dalam petitumnya, para penggugat meminta majelis hakim untuk menyatakan bahwa Jokowi dan Lutfi gagal menjamin pasokan dan kestabilan harga minyak goreng untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Para penggugat juga meminta majelis hakim menyatakan bahwa kegagalan itu merupakan perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintah, yang berakibat pada langka dan mahalnya minyak goreng.

"Jadi ada beberapa argumentasi yang kami uraikan, pertama adalah pelanggaran di UU Perdagangan, lalu pelanggaran di asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan seterusnya," kata Andi.

Baca juga: Jokowi Hormati Gugatan Warga ke PTUN soal Minyak Goreng Mahal

"Sehingga dalam petitum itu kami minta bahwa kejadian ini mereka harus bertanggung jawab dan perbuatan-perbuatan tersebut atau kegagalannya ini harus dinyatakan Pengadilan sebagai perbuatan melanggar hukum," jelasnya.

Para penggugat juga meminta majelis hakim mewajibkan Jokowi dan Lutfi menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen bagi seluruh warga Indonesia dan menjamin tidak ada dualisme harga minyak goreng.

Istana klaim sudah berbuat banyak

Staf Khusus Presiden, Dini Shanti Purwono, mengeklaim, sejumlah langkah telah ditempuh Presiden Joko Widodo untuk mengamankan stok dan menstabilkan harga minyak goreng.

Dini mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan sudah dan akan terus memperbaiki tata kelola minyak goreng, mulai dari kewajiban pasokan crude palm oil (CPO) dalam negeri, subsidi bagi produsen minyak goreng, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), hingga membatasi ekspor CPO.

Dia mengatakan, per 30 April 2022 pemerintah berhasil menyalurkan minyak goreng curah sebanyak 211,6 ton. Penyaluran ini akan terus dipantau oleh Kementerian Perindustrian.

Baca juga: Luhut: Pemerintah Tak Akan Segan Hukum Pengusaha Minyak Goreng yang Main-main

Selain itu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng juga telah disalurkan pemerintah ke 5,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Kemudian, lanjut Dini, pada 17 Mei 2022 lalu, Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN juga telah meluncurkan program Migor Rakyat.

Program ini bertujuan untuk menghadirkan minyak goreng dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

"Jadi, pemerintah sebenarnya sudah berupaya dan cukup responsif terhadap isu kelangkaan migor ini," klaim Dini kata Dini kepada Kompas.com, Senin (6/6/2022).

Presiden didesak serius benahi industri sawit

Kegagalan Presiden Jokowi dan Mendag Lutfi mencegah tinggi dan langkanya minyak goreng dianggap para penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), termasuk di dalamnya asas keadilan.

Direktur Eksekutif Sawit Watch Achmad Surambo menjelaskan, masalah minyak goreng ini muncul ke permukaan sebetulnya hanya mencerminkan rantai industri sawit yang buruk dari hulu ke hilir.

Baca juga: Kata Luhut, Ini Biang Kerok Harga Minyak Goreng Curah Tak Turun Jadi Rp 14.000

"Saya merasa, di sini lah Presiden harus melihat proses ini secara integral," kata Surambo, Kamis lalu.

"Jadi bukan hanya soal minyak goreng. Kami minta juga dari hulu sampai hilir. Proses-proses yang ada di hulu harus dikoreksi juga," lanjutnya.

Salah satu masalah utama yang perlu segera dibenahi pemerintah adalah konglomerasi industri sawit yang menyebabkan adanya penguasaan lahan besar-besaran pada satu kelompok bisnis.

Baca juga: Serba-serbi Presiden Jokowi dan Mendag Lutfi Digugat karena Harga Minyak Goreng yang Tak Kunjung Turun

"Persoalan minyak goreng tidak akan selesai kalau tidak diselesaikan di hulunya," sebut Surambo.

Ia menuturkan, untuk membuktikan keseriusan itu, Jokowi perlu untuk mengawali proses audit dengan menerapkan transparansi atas pemberian hak guna usaha (HGU) sawit.

"Pemerintah harus membuka daftar-daftar HGU yang mana Mahkamah Agung telah memutuskan secara inkrah bahwa itu (HGU) wilayah domain publik," tambah Surambo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Minta Hakim Abaikan Pembelaan Ricky Rizal dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J

Jaksa Minta Hakim Abaikan Pembelaan Ricky Rizal dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Jaksa Nilai Kuat Ma'ruf Cuma Curhat dalam Pembelaannya

Jaksa Nilai Kuat Ma'ruf Cuma Curhat dalam Pembelaannya

Nasional
Jalan Terjal Anies Jadi Capres usai Nasdem Manuver Kunjungi Gerindra-PKB...

Jalan Terjal Anies Jadi Capres usai Nasdem Manuver Kunjungi Gerindra-PKB...

Nasional
Lukas Enembe Kenakan Sarung Saat Jalani Pemeriksaan KPK

Lukas Enembe Kenakan Sarung Saat Jalani Pemeriksaan KPK

Nasional
Menpan-RB Pangkas 3.114 Jabatan Lama ASN jadi 3 Kelompok

Menpan-RB Pangkas 3.114 Jabatan Lama ASN jadi 3 Kelompok

Nasional
12 Calon Hakim Agung Lolos Seleksi Kesehatan dan Kepribadian

12 Calon Hakim Agung Lolos Seleksi Kesehatan dan Kepribadian

Nasional
Polisi Sebut Lokasi PMI Asal Cianjur yang Minta Dipulangkan Berada di Kota Jubail

Polisi Sebut Lokasi PMI Asal Cianjur yang Minta Dipulangkan Berada di Kota Jubail

Nasional
Chuck Putranto Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus “Obstruction of Justice”

Chuck Putranto Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus “Obstruction of Justice”

Nasional
Manuver Nasdem Dekati PKB-Gerindra Dinilai Tunjukan Penjajakan Koalisi Perubahan Tak Baik-baik Saja

Manuver Nasdem Dekati PKB-Gerindra Dinilai Tunjukan Penjajakan Koalisi Perubahan Tak Baik-baik Saja

Nasional
5 Calon Hakim Ad Hoc HAM Akan Ikuti Seleksi Wawancara di KY

5 Calon Hakim Ad Hoc HAM Akan Ikuti Seleksi Wawancara di KY

Nasional
Dituntut 1 Tahun, Ini 3 Hal yang Ringankan Arif Rahman Arifin di Kasus 'Obstruction of Justice'

Dituntut 1 Tahun, Ini 3 Hal yang Ringankan Arif Rahman Arifin di Kasus "Obstruction of Justice"

Nasional
Apa Itu Replik yang Dibacakan Jaksa Atas Pleidoi Sambo, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal?

Apa Itu Replik yang Dibacakan Jaksa Atas Pleidoi Sambo, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal?

Nasional
Hal yang Beratkan Tuntutan Arif Rahman: Perintahkan Hapus dan Rusak Bukti Yosua Masih Hidup

Hal yang Beratkan Tuntutan Arif Rahman: Perintahkan Hapus dan Rusak Bukti Yosua Masih Hidup

Nasional
Sidang Replik, Jaksa Minta Hakim Tolak Pembelaan Kuat Ma'ruf yang Memohon Dibebaskan

Sidang Replik, Jaksa Minta Hakim Tolak Pembelaan Kuat Ma'ruf yang Memohon Dibebaskan

Nasional
Menjaga Hak Pilih di Seluruh Negeri

Menjaga Hak Pilih di Seluruh Negeri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.