Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang Kompas: Publik Nilai Buzzer Provokatif Harus Ditindak Tegas

Kompas.com - 06/06/2022, 09:42 WIB
Mutia Fauzia,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan pentingnya menindak tegas influencer atau buzzer porvokatif yang memperkeruh situasi untuk mencegah polarisasi yang meruncing sejak Pilpres 2019.

Sebanyak 87,8 persen responden yang terlibat dalam survei menyatakan hal tersebut.

"Tentu pemerintah memiliki instrumen untuk memilah mana yang provokatif mana yang tidak sehingga bisa memberi iklim yang kondusif bagi demokrasi," tulis peneliti Litbang Kompas Gianie, seperti dikutip dari Harian Kompas, Senin (6/6/2022).

Baca juga: Buzzer hingga Hoaks Jadi Penyebab Kian Runcingnya Polarisasi Politik Sejak Pilpres 2019

Kedua kubu pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019 pun diminta menahan diri untuk tidak saling berkoemtnar di media sosial yang dapat menimbulkan kebencian atau kemarahan.

Hal tersebut disampaikan oleh 90,2 persen responden.

Selain itu, upaya lain yang tergolong mudah dilakukan adalah mulai mengakhiri penggunaan istilah atau label "cebong" dan "kampret/kadrun" di dalam percakapan, baik di dunia maya atau dunia nyata.

Sebanyak 84,6 persen responden mendukung hal tersebut.

"Saling percaya dan saling menghormati antarsesasama akan tumbuh bila siapa pun tidak menghakimi orang lain dengan kedua label tersebut," tulis Gianie.

Ia pun menilai, hal lain yang bisa dilakukan untuk mengakhiri keterbelahan adalah tidak membatasi jumlah calon presiden dan wakil presiden dalam kontestasi pemilu mendatang hanya representasi dari dua kubu yang saling berhadapan.

Baca juga: Litbang Kompas: 79 Persen Responden Menilai Keterbelahan sejak Pilpres 2019 Merusak Demokrasi

Sebagian besar responden, yakni sebesar 85,3 persen pun sepakat perlu dilakukan rekonsilisasi antara kedua kubu untuk membangun kembali kerekatan hubungan di antara anak bangsa.

"Keterbelahan jangan berlanjut di masa depan dan tidak perlu diwariskan ke generasi mendatang," tulis Gianie.

Adapun pada Pilpres 2019. tercipta dua kubu pendukung masing-masing pasangan calon, yakni pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Perang opini atau sekadar komentar bernada negatif antara kedua kubu yang dulu berseberangan itu pun masih terjadi hingga saat ini.

Adapun pengumpulan pendapat oleh Litbang Kompas dilakukan melalui telepon pada 24-29 Mei 2022.

Sebanyak 1.004 responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi diwawancarai.

Baca juga: Litbang Kompas: Interaksi Warganet terhadap Anies Teratas, tapi Sentimen Positif Prabowo Tertinggi

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Adapun dengan metode ini, tingkat kepercayaan sebesar 95 persen, nirpencuplikan penelitian ± 3,09 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Meskipun demikian, kesalahan di luar pencuplikan sampel dimungkinkan terjadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com