Gus Halim Paparkan 8 Rencana Program Kerja Kemendesa PDTT 2023

KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar memaparkan delapan rencana program kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Tahun Anggaran (TA) 2023. 

Pertama, kata dia, terkait dengan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di desa. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesehatan warga desa. Ketiga, upaya penanggulangan masalah pengangguran di desa.

“Terkait kemiskinan ekstrem, ada bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) serta peningkatan sentra pangan di kawasan transmigrasi,” ujar pria yang akrab disapa Gus Halim itu dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (31/5/2022).

Sementara itu, lanjut dia, untuk upaya peningkatan kualitas SDM dan kesehatan akan dilakukan melalui program konvergensi stunting dan pendidikan vokasi di desa.

Baca juga: Cegah Stunting pada Anak, Sarapan Penuhi 30 Persen Kebutuhan Gizi

Untuk penanggulangan pengangguran di desa, Kemendesa PDTT akan menciptakan lapangan kerja melalui padat karya tunai desa.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri agenda rapat kerja (raker) dalam rangka penyampaian hasil kunjungan kerja (kunker) Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).

Pada kesempatan itu juga dilakukan pembicaraan pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (RKA-KL) Kemendesa PDTT sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023.

Mengangkat tema peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Kemendesa PDTT mengusulkan alokasi pagu indikatif 2023 sebesar Rp 3 triliun.

Baca juga: Gus Halim Ajak Jajarannya Miliki Rasa Bangga Wujudkan Cita-cita Kemendesa PDTT

Gus Halim mengungkapkan, rencana kerja keempat adalah mendorong pemulihan dunia usaha desa.

Pemulihan usaha tersebut, kata dia, dilakukan dengan cara merevitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) serta desa wisata.

“Untuk peran kelima, yaitu revitalisasi industri dan penguatan riset terapan. Kebetulan di Kemendesa PDTT tidak ada dukungan major project-nya,” ujar Gus Halim.

Rencana program kerja keenam, lanjut dia, adalah pembangunan desa rendah karbon dan transisi energi. Hal ini dilakukan melalui pengembangan desa perhutanan sosial serta rehabilitasi mangrove dan kawasan pesisir.

Baca juga: Tempat Relokasi Warga Terdampak Erupsi Semeru Bakal Berkonsep Smart Village, Ada CCTV dan Kandang Terpadu

Sementara itu, rencana ketujuh adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar melalui pembangunan desa cerdas atau smart village.

Selain pembangunan juga dilakukan pemberdayaan masyarakat lewat program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas).

“Rencana kedelapan terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan menginventarisasi dan pemetaan hak pengelolaan lahan (HPL) di kawasan transmigrasi di sekitar ibu kota,” ujarnya.

Baca juga: Mengintip Progres Dua Proyek Raksasa Penyedia Air Baku untuk Ibu Kota Nusantara…