Ancang-ancang KPU Hadapi Tahapan Pemilu 2024 yang Kian Dekat

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni 2024 mendatang. Artinya, sisa waktu yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan beragam persiapan, terutama berkaitan dengan aturan teknis penyelenggaraan pemilu kian menipis.

KPU pun meyakini, tahapan Pemilu 2024 akan berlangsung sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditentukan.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pun menegaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tahapan pemilu akan dimulai paling lambat 20 bulan terhitung dari pemungutan suara.

Baca juga: Jokowi Ingatkan KPU Hati-hati Jangan Sampai Teknis Pemilu Jadi Isu Politik

Adapun hari pemungutan suara sendiri telah ditetapkan pada 14 Februari 2024 mendatang. Sehingga, dimulainya tahapan Pemilu 2024 jatuh pada 14 Juni 2022.

"Kami nanti akan menyelenggarakan rakor yang melibatkan KPU-KPU provinsi untuk menggelar kesiapan KPU menyelenggarakan pemilu," ucap Hasyim saat melakukan konferensi pers di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (30/5/2022).

Peluncuran dihadiri Jokowi

Hasyim mengatakan, Presiden Joko Widodo akan menghadiri peluncuran tahapan Pemilu 2024 pada 14 Juni 2022 mendatang.

Menurut Hasyim, kesiadaan Jokowi untuk hadir dalam peluncuran tahapan Pemilu 2024 setelah pihaknya mengundang secara langsung saat melakukan pertemuan di Istana Merdeka Jakarta, Senin.

Baca juga: KPU: Presiden Akan Hadiri Peluncuran Tahapan Pemilu pada 14 Juni 2022

"Ada peluncuran dimulainya tahapan pemilu pada 14 Juni 2022 ini. Kami mengundang Presiden untuk memberikan sambutan dalam rangka peluncuran. Presiden menyambut baik, insyaAllah akan hadir," ujar Hasyim.

Ia pun mengatakan, kehadiran Jokowi dalam peluncuran tahapan mendatang merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan, tahapan, dan kegiatan Pemilu 2024.

Kampanye 90 hari

Pertemuan antara Jokowi dan KPU pun menyepakati masa kampanye selama 90 hari. Lama masa kampanye tersebut berbeda dengan yang disepakati saat rapat konsiyering dilakukan antara lembaga penyelenggara pemilu, DPR, dan pemerintah pada pertengahan Mei lalu.

Namun demikian, KPU meyakini hal ini tidak akan menimbulkan permasalahan ketika dilakukan pembahasan bersama pihak DPR.

Hasyim menjelaskan, usulan masa kampanye selama 90 hari bukanlah hal yang baru.

Sesuai Jadwal Sementara, untuk usulan selama 75 hari, mulanya dimaksudkan agar KPU melakukan simulasi terkait penyelenggaraan kampanye.

Baca juga: KPU Sebut Jokowi Sepakat Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 90 Hari

"Di awal juga sudah ada titik temu di angka 90 hari dan muncul 75 hari dengan harapan KPU membuat simulasi-simulasi, dalam pandangan kami tidak terlalu problematik. Sehingga ada titik temu antara KPU, pemerintah, dan DPR soal durasi masa kampanye 90 hari," ujar Hasyim saat melakukan konferensi pers di Gedung KPU, Jakarta, Senin (30/5/2022).

Ia pun menjelaskan, pertimbangan lama masa kampanye selama 90 hari yakni agar konflik yang terjadi akibat keretakan sosial atau pembelahan politik. Pertimbangan lain yakni terkait masalah keamanan selama penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang.

"Jadi Insya Allah durasi 90 hari ini tidak terlalu problematik," ucap Hasyim.

Rapat dengan DPR 7 Juni

Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan, pada 7 Juni 2022 KPU akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI terkait dengan tahapan pemilu.

Hal tersebut untuk menegaskan bahwa tahapan Pemilu 2024 tidak akan mundur dan PKPU terkait tahapan dan jadwal akan segera diundangkan.

"Enggaklah (tahapan mundur). Kemarin konsinyering juga sudah mencari titik temu terkait tahapannya juga, salah satunya anggaran," ujar Yulianto.

Adapun seharusnya, rapat KPU bersama dengan DPR dilakukan hari ini. Namun demikian, agenda tersebut dibatalkan lantaran KPU melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta.

Baca juga: Pastikan Tahapan Pemilu Dimulai 14 Juni 2022, KPU Akan Rapat dengan DPR 7 Juni

"Hari ini ketemu Presiden dan Presiden menegaskan menerima baik KPU, persiapan penyelenggaraan KPU, dan memastikan tahapan segera dilaksanakan. Kita nanti akan bertemu dengan DPR sesuai jadwal tanggal 7," jelas Yulianto.

Di sisi lain, ia pun menegaskan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun telah disepakati bersama DPR.

"Terakhir di forum konsinyering sudah dibahas soal Rp 76,6 triliun itu sudah kita matangkan juga dan beberapa kali dibahas, itu sudah dibahas sejak komisioner KPU sebelumnya," kata Yulianto.