Pengaruh APBN dan APBD bagi Perekonomian Rakyat

KOMPAS.com – Kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah disebut kebijakan anggaran atau kebijakan fiskal.

Kebijakan ini berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)di tingkat pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat daerah.

APBN merupakan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara selama satu tahun yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sementara itu, APBD adalah rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri atas proyeksi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang ditetapkan setiap tahun.

Baca juga: Mekanisme Penyusunan APBN

Sebagai bentuk kebijakan fiskal pemerintah, APBN dan APBD tentu berpengaruh terhadap perekonomian rakyat.

Melalui APBD dan APBD, rakyat dapat mengetahui tujuan dan prioritas pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah.

Pengaruh APBN dan APBD bagi Perekonomian

APBN dan APBD memiliki pengaruh yang besar terhadap sektor ekonomi lain, seperti sektor moneter, neraca pembayaran, dan sektor produksi.

Hal ini dikarenakan APBN dan APBD memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor-sektor tersebut.

Di sektor moneter, pengaruh APBN dan APBD sangat besar dikarenakan anggaran negara merupakan salah satu komponen dari uang primer yang memengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Pengaruh APBN dan APBD juga besar terhadap neraca pembayaran, seperti dalam perdagangan internasional. Misalnya, penerimaan negara dari hasil penjualan minyak dan gas bumi yang masuk ke kas negara.

Contoh lainnya, yakni defisit APBN dan transaksi berjalan yang ditutupi oleh utang luar negeri. Konsekuensinya, sebagian komponen pengeluaran rutin digunakan untuk membayar kembali utang beserta bunganya.

Baca juga: Mekanisme Penyusunan APBD

Sementara itu, bagi sektor produksi, pengaruh APBN dan APBD tampak dari penerapan kebijakan penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah.

Pemerintah yang membuat kebijakan anggaran defisit, yakni pengeluaran lebih besar daripada penerimaan, akan mengurangi tingkat pajak dan menambah pengeluaran pemerintah, seperti pemberian subsidi.

Kedua hal ini akan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang meningkat kemudian berdampak pada dunia usaha.

Peningkatan permintaan akan mendorong sektor produksi untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Adanya peningkatan produksi ini secara langsung akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada akhirnya, pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian rakyat salah satunya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat agar dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Referensi:

Arifin, Imamul dan Giana Hadi W. 2007. Membuka Cakrawala Ekonomi. Bandung: Setia Purna.