Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang Kompas: 60,4 Persen Responden Nilai Penyelenggara Pemilu Mampu Menjaga Transparansi

Kompas.com - 30/05/2022, 14:38 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, sebanyak 60,4 persen responden menilai penyelenggara mampu menjamin adanya pengawasan pada proses Pemilu 2024 dengan adil dan transparan.

Penelitian ini dilakukan Litbang Kompas selama periode 5-9 April 2022 di 34 provinsi.

"Tiga per lima bagian responden juga menilai penyelenggara mampu bekerja optimal dalam pengawasan dan menjaga transparansi di setiap rangkaian tahapan pemilu," kata peneliti Litbang Kompas Eren Marsyukrilla dikutip dari Harian Kompas, Senin (30/5/2022).

Sementara itu, 33,5 persen responden menilai penyelenggara tak mampu menjamin adanya pengawasan pada proses Pemilu dengan adil dan transparan.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 73,3 Persen Responden Yakin Penyelenggara Pemilu Dapat Kerja Optimal

Di samping itu, ketika ditanya mampu atau tidakkah penyelenggaraan Pemilu menunjukkan kinerja terbaiknya dalam menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) ataupun Peraturan Bawaslu, hasil survei menunjukkan, sebanyak 72,2 persen menilai penyelenggara mampu menunjukkan kinerjanya dengan menyusun PKPU ataupun Peraturan Bawaslu.

Adapun sebanyak 19,6 persen responden menilai penyelenggara tak mampu menunjukkan kinerjanya dalam menyusun PKPU.

Kemudian, saat ditanya mampu atau tidakkah penyelenggaraan Pemilu menunjukkan kinerja terbaiknya dalam membenahi persoalan teknis seperti keserentakan, distribusi logistik, beban kerja petugas dan lainnya dengan optimal, sasil survei menunjukkan bahwa 64,6 persen responden menilai penyelenggara mampu membenahi persoalan teknis tersebut.

Baca juga: KPU Anggarkan Alat Pelindung Diri Rp 4,6 Triliun untuk Pemilu 2024

Metode penelitian dilakukan dengan pengumpulan data pendapat melalui telepon. Sebanyak 504 responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi berhasil diwawancara.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Dengan menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian ± 4,37 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Meskipun demikian, kesalahan di luar pencuplikan sampel dimungkinkan terjadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com