Kompas.com - 26/05/2022, 18:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) membeberkan sejumlah sanksi yang menanti para calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mengundurkan diri walau telah dinyatakan lulus pada 2021.

Mereka bakal didenda mulai dari puluhan hingga ratusan juta.

Kepala Biro (Karo) Hukum, Humas, dan Kerja Sama BKN Satya Pratama menjelaskan sanksi di beberapa instansi yang ditinggalkan oleh CPNS.

"Pasal 54 Ayat 2 Permen PanRB Nomor 27 Tahun 2021 dijelaskan, pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, maka akan dikenai sanksi," ujar Satya saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Kamis (26/5/2022).

Baca juga: BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

Salah satunya adalah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Di dalam pengumuman Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2019, poin X Nomor 10, CPNS yang mengundurkan diri harus mengganti kerugian sebesar Rp 50 juta.

"Bagi pelamar Kementerian Luar Negeri yang mengundurkan diri harus membayar sanksi sebesar Rp 50 juta," tuturnya.

Kemudian, Satya mengungkapkan denda yang menanti para CPNS yang mengundurkan diri dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

Sanksi yang harus dibayarkan sebesar Rp 35 juta.

Baca juga: Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

Sementara itu, untuk CPNS yang mundur dari Badan Intelijen Negara (BIN), berpotensi didenda hingga ratusan juta.

Satya menjelaskan, apabila peserta telah dinyatakan lulus kemudian mengundurkan diri, maka orang tersebut harus membayar Rp 25 juta.

"Kalau telah diangkat sebagai CPNS kemudian mengundurkan diri, sebesar Rp 50 juta," kata Satya.

Terakhir, bagi peserta yang sudah diangkat menjadi CPNS dan telah mengikuti diklat intelijen tingkat dasar dan diklat lainya tapi mengundurkan diri, kata Satya, bakal didenda sebesar Rp 100 juta.

Tak hanya sanksi berupa denda, Satya mengungkapkan CPNS yang mengundurkan diri tidak bisa mengikuti rekrutmen CPNS di tahun berikutnya.

"Sanksi yang diberikan yakni tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk satu periode berikutnya," imbuhnya.

BKN sebelumnya membeberkan alasan ratusan CPNS mengundurkan diri sehingga menimbulkan kerugian negara.

Satya Pratama mengungkapkan ada CPNS yang kaget melihat gaji dan tunjangan sebagai PNS.

"Kaget melihat gaji dan tunjangan," ujar Satya.

Satya mengatakan, CPNS yang sebenarnya sudah lulus itu merasa gaji sebagai PNS yang ditawarkan terlalu kecil.

Menurut dia, hal tersebut tak selaras dengan ekspektasi para CPNS yang memutuskan mengundurkan diri ini.

"Ada yang mengaku kehilangan motivasi, dan lain-lain," ucapnya.

Satya menyayangkan langkah mereka yang mengundurkan diri.

Seharusnya, kata Satya, para peserta CPNS mencari informasi seperti jumlah gaji dan tunjangan terlebih dahulu sebelum mendaftar dan mengikuti proses seleksi.

"Intinya nampaknya beberapa tidak mencari informasi cukup waktu melamar," imbuh Satya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Belum Dapat Info soal Kedatangan Surya Darmadi

Kejagung Belum Dapat Info soal Kedatangan Surya Darmadi

Nasional
Prabowo Dinilai Sebagai Figur yang Mampu Meneruskan Kepemimpinan Jokowi

Prabowo Dinilai Sebagai Figur yang Mampu Meneruskan Kepemimpinan Jokowi

Nasional
Janji Datang Pemeriksaan Kejagung Hari Ini, Surya Darmadi Diduga Terbang dari China

Janji Datang Pemeriksaan Kejagung Hari Ini, Surya Darmadi Diduga Terbang dari China

Nasional
Jokowi Ajak Warganet Tebak Baju Adat yang Akan Dikenakannya Saat Upacara HUT Ke-77 RI

Jokowi Ajak Warganet Tebak Baju Adat yang Akan Dikenakannya Saat Upacara HUT Ke-77 RI

Nasional
Prabowo Deklarasi Capres 2024, Kans Gerindra Koalisi dengan PDI-P Dinilai Kian Sulit

Prabowo Deklarasi Capres 2024, Kans Gerindra Koalisi dengan PDI-P Dinilai Kian Sulit

Nasional
Siang Ini, Deolipa Gugat Perdata Bharada E dan Pengacaranya, Kapolri, serta Kabareskrim ke PN Jakarta Selatan

Siang Ini, Deolipa Gugat Perdata Bharada E dan Pengacaranya, Kapolri, serta Kabareskrim ke PN Jakarta Selatan

Nasional
Litbang 'Kompas': Masyarakat Lebih Berharap Pemerintah Tambah Lapangan Kerja Dibandingkan Bantuan Sementara

Litbang "Kompas": Masyarakat Lebih Berharap Pemerintah Tambah Lapangan Kerja Dibandingkan Bantuan Sementara

Nasional
Selama 71 Hari Pelaksanaan Haji, 89 Jemaah Indonesia Meninggal Dunia

Selama 71 Hari Pelaksanaan Haji, 89 Jemaah Indonesia Meninggal Dunia

Nasional
Ferdy Sambo Disebut Janjikan Uang Tutup Mulut Rp 2 Miliar, Ini Kata Polri

Ferdy Sambo Disebut Janjikan Uang Tutup Mulut Rp 2 Miliar, Ini Kata Polri

Nasional
MAKI Sebut Kejagung dan KPK Harus Tangkap Surya Darmadi di Bandara

MAKI Sebut Kejagung dan KPK Harus Tangkap Surya Darmadi di Bandara

Nasional
Upaya Polisi Pecahkan Teka-teki Kejadian antara Istri Ferdy Sambo dan Brigadir J di Magelang...

Upaya Polisi Pecahkan Teka-teki Kejadian antara Istri Ferdy Sambo dan Brigadir J di Magelang...

Nasional
Komnas HAM Tinjau TKP Pembunuhan Brigadir J di Rumah Ferdy Sambo Hari Ini

Komnas HAM Tinjau TKP Pembunuhan Brigadir J di Rumah Ferdy Sambo Hari Ini

Nasional
Kementerian/Lembaga Diminta Implementasi dan Awasi PSE Lingkup Privat demi Tekan Kejahatan Siber

Kementerian/Lembaga Diminta Implementasi dan Awasi PSE Lingkup Privat demi Tekan Kejahatan Siber

Nasional
Gugatan Praperadilan Nizar Dahlan Lawan KPK Terkait Laporan Dugaan Gratifikasi Suharso Monoarfa Diputus Hari Ini

Gugatan Praperadilan Nizar Dahlan Lawan KPK Terkait Laporan Dugaan Gratifikasi Suharso Monoarfa Diputus Hari Ini

Nasional
Litbang 'Kompas': 77 Tahun Indonesia Merdeka, Mayoritas Anggap Rakyat Belum Maju dan Sejahtera

Litbang "Kompas": 77 Tahun Indonesia Merdeka, Mayoritas Anggap Rakyat Belum Maju dan Sejahtera

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.