Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Ditunjuk Urus Migor, Demokrat: Ada Ketergantungan Amat Tinggi Kabinet Jokowi dengan Sosok Ini

Kompas.com - 25/05/2022, 12:02 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai, ada ketergantungan yang tinggi terhadap salah satu sosok menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Herzaky mengungkapkan hal itu menanggapi kembali ditunjuknya Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menangani suatu persoalan. Kali ini, urusan yang harus dibereskan Luhut adalah terkait minyak goreng.

"Ada ketergantungan amat tinggi kabinet Jokowi dengan sosok ini. Setelah sebelumnya digelari menteri segala urusan, bisa-bisa sekarang dianggap Menko Minyak Goreng," kata Herzaky dalam keterangannya, Rabu (25/5/2022).

Menurut dia, kondisi ini berpotensi memunculkan ketidakseimbangan di dalam kabinet. Sebab, ada beberapa menteri yang mendapatkan tugas begitu banyak, sementara di sisi lain ada pula yang tidak.

"Harapan kami, Presiden Jokowi dapat memaksimalkan kinerja seluruh anggota kabinetnya selama dua tahun ke depan. Agar ekonomi Indonesia bisa bangkit dan segera pulih," tutur dia.

Baca juga: Sebab Minyak Goreng RI Mahal, Jokowi: Karena di Eropa dan Amerika Naik

Meski begitu, ia mengatakan bahwa publik tidak peduli siapa yang mengurus persoalan minyak goreng di kabinet. Sebab, yang dibutuhkan masyarakat adalah persoalan ini teratasi.

Hal itu dapat tercermin dengan turunnya harga minyak goreng kemasan di pasaran.

"Jadi, rakyat tidak terpaksa beli minyak goreng curah dengan harga yang bahkan di atas harga minyak goreng dalam kemasan sebelum kisruh ini terjadi," jelasnya.

"Mau Menko Marinves mengurus minyak goreng yang sebenarnya ranah Mendag atau Menko Perekonomian, rakyat tidak terlalu memikirkan itu. Karena sudah mau enam bulan, masalah minyak goreng ini belum beres-beres juga," tambah dia.

Di sisi lain, Demokrat juga memandang ada permasalahan yang sangat serius di kabinet terkait penunjukan Luhut.

"Hal ini karena banyak permasalahan tidak ditangani dengan baik oleh kementerian terkait, dan membutuhkan sosok menteri lain untuk memperbaikinya," nilai Herzaky.

Untuk itu, Herzaky menilai ada roda organisasi yang tidak berjalan dengan baik di kabinet. Sehingga, perlu dilakukan evaluasi terkait kinerja menteri di pemerintahan.

Baca juga: Pemerintah Bakal Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah 31 Mei 2022

Perlu diketahui, Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan lagi-lagi mendapat tugas khusus dari Presiden Joko Widodo. Kali ini, dia dipercaya mengurus masalah minyak goreng.

Adapun minyak goreng masih menjadi soal lantaran harganya yang masih saja tinggi dan stoknya langka di pasaran.

"Tiba-tiba Presiden (Jokowi) memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi sejak tiga hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut saat membuka acara Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 GAMKI secara virtual, yang ditayangkan melalui YouTube Gamki Balikpapan, Sabtu (21/5/2022).

Luhut pun berharap persoalan minyak goreng ini segera tuntas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com