Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Disebut Berpotensi Jadi "King Maker" pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Kompas.com - 24/05/2022, 12:09 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menilai, Presiden Joko Widodo berpotensi membentuk poros baru di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 di luar PDI Perjuangan.

Ini Hanta sampaikan merespons isu sinyal dukungan Jokowi untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di 2024 pasca-pernyataan presiden dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pro Jokowi (Projo).

"Pak Jokowi memang berpotensi besar menjadi salah satu king maker di luar partai politik yang menentukan pada Pilpres 2024, di luar nama Bu Megawati, Pak Prabowo, Pak SBY, dan ada nama Pak Surya Paloh yang memegang tiket partai," kata Hanta kepada Kompas.com, Selasa (24/5/2022).

Baca juga: Kuasa Jokowi dan Sinyal-sinyal Dukungan buat Ganjar di Pilpres 2024

Menurut Hanta, kekuatan Jokowi sebagai king maker terletak pada infrastruktur kekuasaan dan otoritas politiknya untuk mengumpulkan partai-partai politik.

Otoritas ini melekat pada diri Jokowi yang menjabat sebagai presiden 2 periode dan hingga kini masih berkuasa.

Hanta menilai, ada dua pertimbangan yang memungkinkan Jokowi menjadi king maker. Pertama, Jokowi berkepentingan mencari suksesornya agar bisa meneruskan program-program kerja yang telah ia rintis.

Untuk mencapai tujuan pertama, Jokowi bakal melihat peluang kemenangan dari setiap figur yang digadang-gadang menjadi calon presiden (capres). Oleh karenanya, peta elektabilitas menjadi pertimbangan besar.

"Dan Pak Jokowi juga bakal mampu mengumpulkan dukungan partai politik untuk mendukung figur yang diinginkan," ujar Hanta.

Baca juga: Jokowi dan Politik Basa-basi ke Ganjar Pranowo Jelang Pemilu 2024...

Kendati demikian, Hanta menilai, bukan tidak mungkin PDI-P dan Jokowi akan bersatu pada Pilpres 2024.

Jika Jokowi punya modal berupa otoritas untuk mengumpulkan infrastruktur kekuasaan melalui partai-partai politik, menurut Hanta, PDI-P memiliki kekuatan pada tahap kandidasi atau pencalonan.

Sebab, sebagai partai pemegang saham politik terbesar, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu punya tiket emas menuju panggung pilpres, bahkan tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain.

"Pada titik ini keduanya tentu berpeluang mengambil keputusan yang sama dalam mendukung satu figur," ucap Hanta.

Baik Jokowi maupun PDI-P, lanjut Hanta, akan mempertimbangkan banyak hal untuk kepentingan pilpres mendatang, namun dengan tujuan yang sama untuk menang.

"Pada intinya semua pertimbangan dalam menentukan pilihan politik akan rasional, yakni melihat peluang kemenangan," kata dia.

Baca juga: Relawan Ganjar Pede soal Kode Dukungan Jokowi Buat 2024

Adapun Jokowi diisukan memberikan dukungan ke Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024 karena pernyataanmya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Pro Jokowi (Projo) di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (21/5/2022).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com