Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Kompas.com - 19/05/2022, 19:43 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menyampaikan, pihaknya sudah menyiapkan berbagai antisipasi pencegahan penyakit hepatitis akut di lingkungan sekolah.

Dalam hal ini, Kemenkes bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek), mengingat pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen sudah berjalan.

"Kita kemudian akan memperkuat, pertama, program UKS (usaha kesehatan sekolah), terutama untuk peningkatan surveilan demam kuning atau gejala-gejala mual, muntah, diare yang muncul pada anak sekolah," kata Nadia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2022).

Baca juga: Kemenkes Anggap Satgas Penanganan Hepatitis Akut Tak Diperlukan

Nadia menyadari bahwa penyakit hepatitis akut berat menyerang atau berdampak pada anak usia di bawah 16 tahun.

Selain program UKS, Kemenkes dan Kemendikbud-Ristek menggencarkan media edukasi perilaku hidup bersih sehat (PHBS) di sekolah.

Edukasi tersebut akan dilakukan fasilitas pelayanan kesehatan sekitar sekolah atau puskesmas.

"Kami sudah membuat surat edaran kepada Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten kota untuk juga melakukan edukasi, promosi kesehatan PHBS ke sekolah sekolah yang menjadi tentunya binaan ataupun menjadi wilayah kerja dari puskesmas setempat," kata dia.

Baca juga: Kemenkes Sebut Kecil Kemungkinan Hepatitis Akut Misterius Jadi Pandemi, Begini Alasannya

Ketiga, Kemenkes dan Kemendikbud-Ristek disebut akan mengeluarkan surat edaran mengenai petunjuk teknis cara antisipasi hepatitis akut berat di institusi pendidikan.

Hal itu termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewaspadai hepatitis akut yang besar dugaan menular melalui makanan.

"Sehingga memastikan bahwa kantin itu harus bersih sehat dan memenuhi standar kesehatan itu yang menjadi kewajiban sekolah untuk memastikannya," tutur Nadia.

Sementara itu, terkait vaksinasi, Kemenkes mengatakan, selama ini yang diberikan hanya vaksin hepatitis B untuk anak usia di bawah 1 tahun.

Vaksin tersebut tidak lagi diberikan kepada anak usia sekolah.

Baca juga: Update Sebaran 14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut

Kendati begitu, hal tersebut bukan berarti anak usia di atas 1 tahun tidak bisa menerima vaksinasi hepatitis B.

"Jadi kalau sudah lewat (usianya), jangan kemudian 'Oh saya sudah terlewat, berarti saya enggak perlu vaksin'. Tapi justru kalau anak kita belum dapat vaksin itu segera bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk melengkapi vaksinasinya," kata Nadia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com