Jokowi: Pemerintah Akan Benahi Prosedur Pasokan Minyak Goreng

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah akan membenahi prosedur pasokan minyak goreng di Tanah Air.

Pembenahan itu menyasar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Secara kelembagaan pemerintah juga akan melakukan pembenahan prosedur dan regulasi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit agar terus disederhanakan dan dipermudah," ujar Jokowi dalam keterangan video pada Kamis (19/5/2022).

"Agar lebih adaptif dan solutif menghadapi dinamika pasokan dan harga minyak dalam negeri sehingga masyarakat dapat dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya," tegasnya.

Baca juga: Ekspor Minyak Goreng Dibuka, Jokowi Janji Awasi Ketat Pasokan dan Harga di Dalam Negeri

Presiden pun mengungkapkan, dirinya telah meminta aparat penegak hukum terus melanjutkan proses hukum pelaku penyelewengan distribusi dan produksi minyak goreng.

Presiden menegaskan agar jangan lagi ada oknum yang bermain-main dengan distribusi minyak goreng.

"Saya tidak mau ada yang bermain-main yang dampaknya mempersulit rakyat, merugikan rakyat," lanjutnya.

Lebih lanjut presiden menjelaskan, sejak kebijakan larangan ekspor minyak goreng diterapkan, pemerintah terus memantau dan mendorong berbagai langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Berdasarkan pengecekan langsung saya di lapangan dan juga laporan yang saya terima, Alhamdulillah pasokan minyak goreng terus bertambah," ungkap Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Ekspor Minyak Goreng Dibuka Kembali Mulai 23 Mei 2022

"Kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah adalah sebesar kurang lebih 194.000 ton per bulannya. Dan pada bulan Maret sebelum dilakukan pelarangan ekspor pasokan kita hanya mencapai 64.500 ton," lanjutnya

Namun, setelah dilakukan pelarangan ekspor pada April pasokan minyak goreng Indonesia mencapai 211.000 ton per bulannya.

Jumlah ini melebihi kebutuhan nasional bulanan di Tanah Air.

Selain itu juga terdapat penurunan harga rata-rata minyak goreng secara nasional.

Pada April sebelum pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional minyak goreng curah berkisar kurang lebih Rp 19.800.

Kemudian setelah adanya pelarangan ekspor harga rata-rata nasional turun menjadi Rp17.200 sampai dengan Rp17.600.

Baca juga: Kejagung Didorong Usut Korporasi dan Pemilik Perusahaan Terkait Izin Ekspor Minyak Goreng

Menurut Jokowi, penambahan pasokan dan penurunan harga tersebut merupakan usaha bersama-sama kita baik dari pemerintah, dari BUMN dan juga dari swasta.

"Walaupun memang ada beberapa daerah yang saya tahu harga minyak gorengnya masih relatif tinggi, tapi saya meyakini dalam beberapa minggu ke depan harga minyak goreng curah akan semakin terjangkau menuju harga yang kita tentukan karena ketersediaannya semakin melimpah," jelasnya.

"Oleh karena itu berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit baik petani, pekerja dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada senin 23 Mei 2022," tegas Jokowi.

Menurutnya, meski ekspor dibuka, pemerintah akan tetap mengawasi dan memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan tetap terpenuhi dengan harga terjangkau.