Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut Paling Tepat Gantikan Anies, Heru: Masih Banyak Kandidat Lebih Baik

Kompas.com - 17/05/2022, 19:32 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono memberikan tanggapan perihal penilaian sejumlah pihak yang menyebutkan dirinya paling pantas menjadi penjabat (pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan.

Menurut Heru, masih banyak kandidat pj gubernur untuk DKI Jakarta yang lebih baik dari dirinya.

"Belum ada pembicaraan ke arah itu, dan masih banyak kandidat yang lebih baik," ujar Heru saat dikonfirmasi pada Selasa (17/5/2022).

Baca juga: Dicari, Pj Gubernur Pengganti Anies Baswedan...

Heru pun menyebutkan dirinya saat ini belum memikirkan soal agenda pengisian pj gubernur tersebut.

Meski begitu, dia tidak menampik jika sudah berkarir lama di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta.

"Ya memang saya berkarir lama di pemda DKI. Belum kepikiran ke arah sana," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menilai, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjadi sosok paling tepatren sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta setelah masa jabatan Gubernur DKI Anies Baswedan berakhir.

Baca juga: Golkar, PAN dan PPP Koalisi, Pengamat: Tambah Kerumitan Anies Dapat Tiket di Pilpres 2024

Politikus Senior Partai Gerindra ini memberikan empat kriteria yang menurut dia cocok sebagai Pj Gubernur DKI, dan Heru dinilai mumpuni dalam empat kriteria tersebut.

"Saya rasa tidak diragukan, Heru masuk empat syarat tadi," ujar Taufik saat dihubungi. melalui telepon, Selasa.

Keempat kriteria tersebut, pertama, memahami persoalan Jakarta dengan rekam jejak pernah menjadi pejabat di DKI Jakarta.

Kedua, punya kedekatan dengan sosok Presiden Joko Widodo. Ketiga, punya komunikasi yang baik dengan legislatif. Terakhir, memiliki kompetensi untuk memimpin Jakarta.

Baca juga: Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

"Heru dia pernah menjadi pejabat Pemda mulai dari tingkat bawah sampai ke Kepala Badan, ada Wali Kota sampai kepala badan tingkat provinsi, artinya pemahaman soal DKI tidak diragukan.

Heru juga dinilai dekat dengan presiden Jokowi karena ikut masuk ke dalam pemerintah pusat setelah Jokowi terpilih menjadi presiden.

 

"Ketiga ketika menjabat di DKI dia punya komunikasi baik dengan legislatif dan itu saya rasakan, dan keempat punya kompetensi," tutur Taufik.

Sedangkan nama lain seperti Sekda DKI Jakarta Marullah Matali dinilai tak memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi.

Nama lainnya, Deputi IV KSP Juri Ardiantoro tak memiliki pengalaman menjadi pejabat DKI Jakarta.

"Juri paham soal Jakarta tapi tidak punya pengalaman soal DKI, soal kedekatan Juri juga dekat tapi saya kira tidak sedekat Heru. Dari kriteria itu, saya melihat bahwa peluang besar itu Heru," ucap Taufik.

Namun, imbuh Taufik, seluruh keputusan merupakan hak presiden.

Bisa jadi ada nama lain yang sudah dikantongi presiden Jokowi untuk jabatan Pj Gubernur DKI Jakarta.

"Karena itu hak Presiden, kalau kita ditanya siapa kriteria paling tepat dari empat kriteria tadi saya kira Heru," tutur dia.

Sebagaimana diketahui, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies akan berakhir pada 16 Oktober 2022.

Untuk mengisi kekosongan jabatan sebelum pelaksanaan pilkada pada 2024 pemerintah akan menunjuk pj gubernur.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menyebutkan, pihaknya akan mengusulkan tiga nama kandidat pj gubernur DKI Jakarta kepada Presiden Joko Widodo pada September mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com