KILAS

BrandzView
Konten ini merupakan kerja sama Kompas.com dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

RSNU Dianggap Tertinggal, NU Diminta Lakukan Pembenahan Layanan Kesehatan secara Serius

Kompas.com - 16/05/2022, 10:13 WIB

KOMPAS.com – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pengelolaan Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) selama ini relatif tertinggal dibandingkan dengan penyelenggara layanan kesehatan milik organisasi keagamaan lain.

Dia mencontohkan, rumah sakit hingga klinik milik jamiah NU relatif tertinggal dengan yayasan atau perusahaan yang berafiliasi dengan organisasi keagamaan di Indonesia, misalnya RS Muhammadiyah atau RS Kristen.

“Fakta ini tentu memprihatinkan, tetapi harus dijadikan pelajaran untuk mengejar ketertinggalan,” kata pria yang akrab disapa Gus Halim itu dalam keterangan persnya, Senin (16/5/2022).

Hal itu disampaikan Gus Halim saat meresmikan Gedung Baru RSNU Jombang, Minggu (15/05/2022).

Sebagai kader NU, Gus Halim sangat berharap agar ada pembenahan serius terhadap layanan kesehatan milik organisasi NU.

Dia menyebutkan, RSNU harus dikelola dengan lebih baik berdasarkan asas dan manajemen yang profesional untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

Baca juga: Beri Pembekalan CPNS Kemendesa PDTT, Gus Halim Minta Mereka Tak Terjebak Paham Radikal

“Kami gembira RSNU Jombang ini dari awal menunjukkan asas profesionalitas tersebut. Mulai dari kejelasan kepemilikan, manajemen gedung yang berkonsep ecogreen, hingga didukung tenaga kesehatan mumpuni,” ujarnya.

Gus Halim pun berharap RSNU Jombang bisa menjadi salah satu role model pengembangan RSNU lain di Indonesia.

“Seperti yang telah kita ketahui bersama, RSNU Jombang ini lahir dari, oleh, dan untuk jamiah NU. Ini penting saya tegaskan. Itulah mengapa RSNU Jombang ini beda dengan RS yang lain. Sebab badan hukumnya adalah perusahaan terbatas (PT),” ujarnya.

RSNU Jombang, lanjut Gus Halim, mempunyai kejelasan kepemilikan yang tidak tergantung pada otoritas personal.

Mayoritas saham RSNU Jombang dimiliki Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jombang, yakni sebesar 65 persen.

Baca juga: Gus Halim Ajak Jajarannya Miliki Rasa Bangga Wujudkan Cita-cita Kemendesa PDTT

Saham lainnya dimiliki Pengurus Besar NU (PBNU), Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Timur, Majelis Wakil Cabang, hingga ranting NU Jombang.

“Kejelasan kepemilikan saham ini penting karena dalam banyak kasus RSNU tidak banyak berkembang karena tergantung pada otoritas personal yang potensial memicu konflik di kemudian hari,” katanya.

Pada kesempatan itu, Gus Halim juga memuji konsep ecogreen di gedung baru RSNU Jombang.

Menurutnya, konsep ecogreen memang sangat cocok diterapkan di lingkungan rumah sakit karena menunjang upaya pemulihan kesehatan dari pasien serta menyediakan tempat kerja nyaman bagi petugas kesehatan.

“Dengan ini saya berharap pada RSNU Jombang agar memiliki tenaga kesehatan yang mumpuni-profesional dan lingkungan yang indah dan asri. Dengan begitu, RS ini akan diingat sebagai RS ecogreen bagi setiap masyarakat luas,” jelasnya.

Untuk diketahui, acara peresmian gedung baru RSNU Jombang juga dimanfaatkan untuk perayaan peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-10 dan halalbihalal keluarga besar RSNU Jombang.

Baca juga: Sudah Diresmikan Gus Dur Pada 2002, RSNU di Blora Tak Kunjung Beroperasi

Gus Halim hadir didampingi sang istri, Umi Lilik Nashriyah. Hadir pula Direktur RSNU Jombang Bambang Dwi Hayunanto, Ketua PCNU Jombang Salmanudin Yazid, serta seluruh tenaga kesehatan RSNU Jombang.


Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Jalin Kerja Sama dengan Anti-Corruption and Civil Rights Commission Korea Selatan

KPK Jalin Kerja Sama dengan Anti-Corruption and Civil Rights Commission Korea Selatan

Nasional
DPR Harap UU Provinsi Baru di Papua Diundangkan Usai Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024 Ditutup

DPR Harap UU Provinsi Baru di Papua Diundangkan Usai Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024 Ditutup

Nasional
Putusan MA, PT Antam Mesti Ganti Rugi 1,1 Ton Emas ke Budi Said

Putusan MA, PT Antam Mesti Ganti Rugi 1,1 Ton Emas ke Budi Said

Nasional
Cegah Penyebaran PMK, Masyarakat Diminta Tak Konsumsi Bagian Kaki hingga Jeroan Hewan-hewan Ini

Cegah Penyebaran PMK, Masyarakat Diminta Tak Konsumsi Bagian Kaki hingga Jeroan Hewan-hewan Ini

Nasional
Ketua DPR Kecam Masih Adanya Tindakan Pencabulan di Dunia Pendidikan

Ketua DPR Kecam Masih Adanya Tindakan Pencabulan di Dunia Pendidikan

Nasional
Jaksa Ungkap Ada “Uang Keseriusan” untuk Urus Pinjaman Dana PEN Kolaka Timur

Jaksa Ungkap Ada “Uang Keseriusan” untuk Urus Pinjaman Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Bicara 'Track Record' Puan, Bambang Pacul: 7 Tahun Lalu Apa Dikau Percaya Jokowi Jadi Presiden?

Bicara "Track Record" Puan, Bambang Pacul: 7 Tahun Lalu Apa Dikau Percaya Jokowi Jadi Presiden?

Nasional
Wabah PMK, Pemda Diminta Siapkan Santunan bagi Warga yang Ternaknya Dimusnahkan

Wabah PMK, Pemda Diminta Siapkan Santunan bagi Warga yang Ternaknya Dimusnahkan

Nasional
UPDATE 7 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,28 Persen, Ketiga 24,64 Persen

UPDATE 7 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,28 Persen, Ketiga 24,64 Persen

Nasional
Satgas: Seluruh Wilayah Jatim, Jateng, dan Bangka Belitung Terinfeksi Virus PMK

Satgas: Seluruh Wilayah Jatim, Jateng, dan Bangka Belitung Terinfeksi Virus PMK

Nasional
Sebut Pemekaran Papua Tak Terlalu Pengaruhi Anggaran Pemilu 2024, KPU: Kantor Bisa Pinjam

Sebut Pemekaran Papua Tak Terlalu Pengaruhi Anggaran Pemilu 2024, KPU: Kantor Bisa Pinjam

Nasional
PKPU Pendaftaran dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024 Disetujui

PKPU Pendaftaran dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024 Disetujui

Nasional
Kejagung Periksa 9 Saksi dalam Kasus Korupsi Izin Ekspor Minyak Goreng

Kejagung Periksa 9 Saksi dalam Kasus Korupsi Izin Ekspor Minyak Goreng

Nasional
Tutup Masa Sidang, Puan Ungkap DPR Sahkan 11 RUU Jadi UU

Tutup Masa Sidang, Puan Ungkap DPR Sahkan 11 RUU Jadi UU

Nasional
Mengenal Safari Wukuf Bagi Jemaah Haji yang Sakit atau Uzur

Mengenal Safari Wukuf Bagi Jemaah Haji yang Sakit atau Uzur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.