Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bujuk Rayu Pemerintah Supaya Pemudik Hindari Puncak Arus Balik Lebaran

Kompas.com - 08/05/2022, 11:08 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyampaikan sejumlah imbauan kepada para pemudik yang akan kembali supaya menghindari puncak arus balik yang diperkirakan akan terjadi pada hari ini, Minggu (8/5/2022).

Sebab pekan depan para pemudik yang bermukim di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) bakal mulai masuk kerja setelah menjalani cuti bersama di masa libur Lebaran atau Idul Fitri 2022.

Pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan guna mengurangi kemacetan akibat arus balik mudik Lebaran pada akhir pekan ini. Pertama adalah menambah masa libur sekolah selama tiga hari, yang semula 9 Mei 2022 menjadi 12 Mei 2022.

Baca juga: Masih Ada 1,2 Juta Kendaraan Belum Kembali ke Jabodetabek, Puncak Arus Balik Lebaran Hari Ini

Kemudian, pemerintah menerapkan sistem rekayasa lalu lintas one way dari Km 420 Gerbang Tol Banyumanik, Jawa Tengah, hingga Km 03+500 Gerbang Tol Halim.

Menunda pulang

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta para pemudik yang akan kembali ke perantauan untuk menunda perjalanan mereka pada Sabtu (7/5/2022) kemarin atau hari ini. Sebab dikhawatirkan akan terjadi penumpukan arus balik yang bisa memicu kemacetan panjang.

"Kalau bisa ditunda hari Senin. Sekali lagi ditunda hari Senin atau hari Selasa karena bagi yang kerja, para pekerja ajukan cuti, yang kedua anak-anak kita di Jabodetabek boleh libur," kata Budi saat memantau arus balik Lebaran di Pelabuhan Panjang, Lampung, disiarkan Kompas TV, Sabtu (7/5/2022) kemarin.

Budi mengatakan, penundaan perjalanan harus dilakukan agar tak menyita waktu para pemudik serta memperhatikan aspek keselamatan para pemudik.

"Pak Presiden juga balik setelah tanggal 8, jadi tolong diulangi persiapan balik setelah tanggal 8," ujar Budi.

Baca juga: Antisipasi Macet saat Arus Balik, Polri Perpanjang One Way di Jalan Tol

Menurut Budi, arus balik pemudik telah dimulai sejak Kamis (5/5/2022) lalu. Hal itu ditandai dengan dimulainya rekayasa arus lalu lintas satu arah atau one way yang dilakukan aparat kepolisian.

Oleh karena itu, Budi menyatakan berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo guna mengantisipasi membludaknya volume kendaraan. Salah satu imbauan yang diberikan yakni agar para pemudik tidak kembali pada hari ini.

Disarankan WFH

Secara terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyarankan pemudik tidak kembali ke Jakarta dan kota besar lainnya pada puncak arus balik libur Lebaran 2022.

Ida mengatakan, para pemudik dapat kembali setelah puncak arus balik dan memanfaatkan sisa waktu untuk bekerja dari kampung halaman atau dari rumah (work from home) agar mengurangi kepadatan volume kendaraan.

"Sebagaimana imbauan Bapak Presiden Jokowi bahwa masyarakat yang melakukan perjalanan mudik menggunakan kendaraan pribadi pada momen Idul Fitri tahun ini, untuk kembali lebih awal atau kembali setelah puncak arus balik," kata Ida dikutip Antara, Minggu (8/5/2022).

Baca juga: Puncak Arus Balik di Terminal Kalideres Diprediksi Terjadi Hari Ini

Menurut Ida, supaya para pekerja bisa melakukan WFH maka pengusaha harus mengkoordinasikannya dengan para staf dan pegawai yang melaksanakan mudik Lebaran.

"Tentunya, pelaksanaannya harus berdasarkan kesepakatan bersama dengan memperhatikan aturan yang berlaku di masing-masing tempat kerja," kata Ida.

Menurut Ida, kebijakan itu mestinya dapat diwujudkan melalui dialog, komunikasi dan koordinasi yang intensif antara pengusaha dan pekerja atau buruh.

"Sistem ini tentunya sudah cukup familiar bagi kita di mana pengaturan ini pernah bersama-sama kita lakukan selama pandemi Covid-19. Sistem ini bisa diterapkan sementara waktu guna menghindari kepadatan puncak arus balik," kata Ida.

Baca juga: Link Live Streaming Pantauan Arus Balik Lebaran Kompas.com 8 Mei 2022

"Namun begitu, sekali lagi, pelaksanaannya tentu berdasarkan atas kesepakatan bersama dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku," lanjut Ida.

(Penulis : Haryanti Puspa Sari, Nicholas Ryan Aditya | Editor : Nursita Sari, Dani Prabowo, Fabian Januarius Kuwado)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com