Salin Artikel

Bujuk Rayu Pemerintah Supaya Pemudik Hindari Puncak Arus Balik Lebaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyampaikan sejumlah imbauan kepada para pemudik yang akan kembali supaya menghindari puncak arus balik yang diperkirakan akan terjadi pada hari ini, Minggu (8/5/2022).

Sebab pekan depan para pemudik yang bermukim di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) bakal mulai masuk kerja setelah menjalani cuti bersama di masa libur Lebaran atau Idul Fitri 2022.

Pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan guna mengurangi kemacetan akibat arus balik mudik Lebaran pada akhir pekan ini. Pertama adalah menambah masa libur sekolah selama tiga hari, yang semula 9 Mei 2022 menjadi 12 Mei 2022.

Kemudian, pemerintah menerapkan sistem rekayasa lalu lintas one way dari Km 420 Gerbang Tol Banyumanik, Jawa Tengah, hingga Km 03+500 Gerbang Tol Halim.

Menunda pulang

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta para pemudik yang akan kembali ke perantauan untuk menunda perjalanan mereka pada Sabtu (7/5/2022) kemarin atau hari ini. Sebab dikhawatirkan akan terjadi penumpukan arus balik yang bisa memicu kemacetan panjang.

"Kalau bisa ditunda hari Senin. Sekali lagi ditunda hari Senin atau hari Selasa karena bagi yang kerja, para pekerja ajukan cuti, yang kedua anak-anak kita di Jabodetabek boleh libur," kata Budi saat memantau arus balik Lebaran di Pelabuhan Panjang, Lampung, disiarkan Kompas TV, Sabtu (7/5/2022) kemarin.

Budi mengatakan, penundaan perjalanan harus dilakukan agar tak menyita waktu para pemudik serta memperhatikan aspek keselamatan para pemudik.

"Pak Presiden juga balik setelah tanggal 8, jadi tolong diulangi persiapan balik setelah tanggal 8," ujar Budi.

Menurut Budi, arus balik pemudik telah dimulai sejak Kamis (5/5/2022) lalu. Hal itu ditandai dengan dimulainya rekayasa arus lalu lintas satu arah atau one way yang dilakukan aparat kepolisian.

Oleh karena itu, Budi menyatakan berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo guna mengantisipasi membludaknya volume kendaraan. Salah satu imbauan yang diberikan yakni agar para pemudik tidak kembali pada hari ini.

Disarankan WFH

Secara terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyarankan pemudik tidak kembali ke Jakarta dan kota besar lainnya pada puncak arus balik libur Lebaran 2022.

Ida mengatakan, para pemudik dapat kembali setelah puncak arus balik dan memanfaatkan sisa waktu untuk bekerja dari kampung halaman atau dari rumah (work from home) agar mengurangi kepadatan volume kendaraan.

"Sebagaimana imbauan Bapak Presiden Jokowi bahwa masyarakat yang melakukan perjalanan mudik menggunakan kendaraan pribadi pada momen Idul Fitri tahun ini, untuk kembali lebih awal atau kembali setelah puncak arus balik," kata Ida dikutip Antara, Minggu (8/5/2022).

Menurut Ida, supaya para pekerja bisa melakukan WFH maka pengusaha harus mengkoordinasikannya dengan para staf dan pegawai yang melaksanakan mudik Lebaran.

"Tentunya, pelaksanaannya harus berdasarkan kesepakatan bersama dengan memperhatikan aturan yang berlaku di masing-masing tempat kerja," kata Ida.

Menurut Ida, kebijakan itu mestinya dapat diwujudkan melalui dialog, komunikasi dan koordinasi yang intensif antara pengusaha dan pekerja atau buruh.

"Sistem ini tentunya sudah cukup familiar bagi kita di mana pengaturan ini pernah bersama-sama kita lakukan selama pandemi Covid-19. Sistem ini bisa diterapkan sementara waktu guna menghindari kepadatan puncak arus balik," kata Ida.

"Namun begitu, sekali lagi, pelaksanaannya tentu berdasarkan atas kesepakatan bersama dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku," lanjut Ida.

(Penulis : Haryanti Puspa Sari, Nicholas Ryan Aditya | Editor : Nursita Sari, Dani Prabowo, Fabian Januarius Kuwado)

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/08/11083351/bujuk-rayu-pemerintah-supaya-pemudik-hindari-puncak-arus-balik-lebaran

Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke