Fortunatus Hamsah Manah
Komisioner Bawaslu Manggarai

Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT

Bawaslu dan Keterbukaan Informasi Publik

Kompas.com - 01/05/2022, 15:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SECARA filosofis, keterbukaan informasi adalah tuntutan sejarah dan sebuah keniscayaan evolusi sosial (Francis Fukuyama: The End of History).

Selain itu, filsuf Jeremy Bentham mengatakan, transparansi adalah roh dari keadilan. Pada dasarnya, keterbukaan informasi publik merupakan hak setiap orang untuk dapat meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Pengakuan akan pentingnya keterbukaan informasi untuk publik ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen, yaitu pada pasal 28 F, dan pasal 28J.

Dalam pasal 28 F UUD 1945 disebutkan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Selanjutnya pada pasal 28 F terdapat dua ayat yang menjadi rujukan mengenai perlunya keterbukaan informasi publik, yaitu:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat.

Akuntabilitas membawa ke tata pemerintahan yang baik yang bermuara pada jaminan hak asasi manusia (HAM).

Hak atas informasi berkaitan dengan hak sosial-politik (sipol) di mana kesepakatan mengenai hak sipol ini berlaku secara universal.

Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia telah memiliki infrastruktur hukum keterbukaan informasi publik, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Beberapa landasan penting dari berlakunya Undang-undang ini seperti tertuang dalam pasal 4, menyatakan bahwa:

(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

(2) Setiap Orang berhak: melihat dan mengetahui Informasi Publik; menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang Undang ini; dan/atau menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang undangan.

(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

(4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Terpenuhinya hak setiap warga negara untuk mendapatkan informasi secara tidak langsung juga akan meningkatkan ketahanan nasional di berbagai bidang kehidupan.

Hal ini merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Bagaimanapun hak untuk tahu menjadi hak dasar yang melekat bagi setiap individu dan Warga Negara Indonesia.

Adanya keterbukaan informasi yang baik kepada publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Di sisi lain, pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Adanya perlindungan dan jaminan dari Undang-undang diharapkan bisa memberi ruang yang lebih lebar kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat.

Secara prinsipnya, setiap Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

Nasional
Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

Nasional
Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

Nasional
Karangan Bunga Dukacita Penuhi Kawasan Rumah Tjahjo Kumolo, dari Jokowi-Ma'ruf hingga Panglima TNI

Karangan Bunga Dukacita Penuhi Kawasan Rumah Tjahjo Kumolo, dari Jokowi-Ma'ruf hingga Panglima TNI

Nasional
Nasib AKBP Brotoseno Akan Diputuskan Pertengahan Juli

Nasib AKBP Brotoseno Akan Diputuskan Pertengahan Juli

Nasional
Istri Tjahjo Kumolo: Bapak Ingin Meninggal Dalam Tugas...

Istri Tjahjo Kumolo: Bapak Ingin Meninggal Dalam Tugas...

Nasional
Keluarga Ungkap Penyakit Tjahjo Kumolo, Dirawat 13 Hari di 3 Rumah Sakit

Keluarga Ungkap Penyakit Tjahjo Kumolo, Dirawat 13 Hari di 3 Rumah Sakit

Nasional
Jokowi Bertemu Presiden MBZ di Abu Dhabi, Lakukan Pertukaran Sejumlah Dokumen Kerja Sama

Jokowi Bertemu Presiden MBZ di Abu Dhabi, Lakukan Pertukaran Sejumlah Dokumen Kerja Sama

Nasional
BERITA FOTO: Airlangga Hartarto: Tjahjo Kumolo Mentor Saya

BERITA FOTO: Airlangga Hartarto: Tjahjo Kumolo Mentor Saya

Nasional
Sampaikan Belasungkawa, AHY Kenang Tjahjo Kumolo 'Support' Dirinya yang Terpilih Jadi Ketum Demokrat

Sampaikan Belasungkawa, AHY Kenang Tjahjo Kumolo "Support" Dirinya yang Terpilih Jadi Ketum Demokrat

Nasional
Direktorat PPA Polri Dibentuk untuk Dukung UU TPKS, Puan Maharani Berikan Apresiasi

Direktorat PPA Polri Dibentuk untuk Dukung UU TPKS, Puan Maharani Berikan Apresiasi

Nasional
Bareskrim Dalami Laporan Sahroni terhadap Adam Deni

Bareskrim Dalami Laporan Sahroni terhadap Adam Deni

Nasional
Kapolri Harap Sosok Jenderal Hoegeng Diteladani Jajarannya

Kapolri Harap Sosok Jenderal Hoegeng Diteladani Jajarannya

Nasional
Kenang Tjahjo Kumolo, Mahfud: Sangat Teliti dalam Bekerja, Selalu Well Prepared

Kenang Tjahjo Kumolo, Mahfud: Sangat Teliti dalam Bekerja, Selalu Well Prepared

Nasional
BERITA FOTO: Jenazah Tjahjo Kumolo Dimakamkan di TMP Kalibata

BERITA FOTO: Jenazah Tjahjo Kumolo Dimakamkan di TMP Kalibata

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.