AS dan Sekutunya Diharapkan Tak Boikot G20 jika Rusia Hadir

JAKARTA, KOMPAS.com - Amerika Serikat dan sekutunya diharapkan tidak memboikot forum G20 apabila Rusia benar-benar hadir.

Sebab, Indonesia sebagai Presidensi telah mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam forum tersebut.

“Sebagai balasan tentu Indonesia sebagai Presidensi dapat meminta jaminan kepada AS dan negara sekutunya untuk tidak melakukan boikot dengan ketidak-hadiran mereka bila Rusia hadir,” kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana dalam keterangan tertulis, Kamis (28/4/2022).

Baca juga: Jokowi Giliran Berdialog dengan Putin, Bahas Ukraina dan G20

Hikmahanto menganggap, mengundang Ukraina lebih baik dari pada memenuhi permintaan yang tinggi dari AS untuk mengeluarkan Rusia dalam forum G20.

Selain itu, Hikmahanto berharap keputusan Indonesia mengundang Ukraina untuk menghadiri pertemuan puncak G20 dapat diterima Rusia.

“Bila Ukraina diberi kesempatan untuk berbicara dalam KTT kemudian delegasi Rusia melakukan walkout tentu bisa dipahami dan tidak perlu dicegah,” kata Hikmahanto.

Baca juga: Rusia Diharapkan Terima Putusan Jokowi Undang Presiden Ukraina ke G20

Hikmahanto juga mengatakan, undangan ini patut diapresiasi sebagai bentuk kompromi dari Amerika Serikat dan sekutunya dengan Rusia yang sama-sama memanfaatkan forum G20 untuk menjadi medan konflik.

Hikmahanto menambahkan, undangan ini pada intinya membuat semua kepala pemerintahan dan kepala negara G20 akan hadir dan membahas persoalan penting dunia.

“Yaitu pertumbuhan ekonomi dunia dan pelestarian lingkungan,” imbuh dia.

Baca juga: Ukraina Ungkap 10 Tentara Rusia Diduga Terlibat dalam Kekejaman Warga Sipil di Bucha

Dikutip dari BBC Indonesia, Zelensky berterima kasih kepada Jokowi atas dukungan untuk integritas kedaulatan, serta undangan untuk menghadiri pertemuan puncak G20.

Dalam cuitannya, Zelensky menulis, "Telah mengadakan pembicaraan dengan Presiden Jokowi dan mengucapkan terima kasih kepadanya atas dukungan integritas kedaulatan dan teritorial, khususnya dengan posisi yang jelas di PBB."