Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rusia Diharapkan Terima Putusan Jokowi Undang Presiden Ukraina ke G20

Kompas.com - 29/04/2022, 08:29 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Presiden Joko Widodo yang mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menghadiri pertemuan puncak G20 diharapkan dapat diterima Rusia.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan, undangan kepada Ukraina diharapkan dapat diterima oleh Rusia karena kehadiran Ukraina tidak sebagai negara anggota.

“Bila Ukraina diberi kesempatan untuk berbicara dalam KTT kemudian delegasi Rusia melakukan walkout tentu bisa dipahami dan tidak perlu dicegah,” kata Hikmahanto dalam keterangan tertulis, Kamis (28/4/2022).

Baca juga: Presiden Ukraina Berterima Kasih kepada Presiden Jokowi atas Undangan ke G20

Hikmahanto menuturkan, undangan ini patut diapresiasi sebagai bentuk kompromi dari Amerika Serikat (AS) dan sekutunya dengan Rusia yang sama-sama memanfaatkan forum G20 untuk menjadi medan konflik.

Menurut dia, undangan ini lebih baik dari pada memenuhi permintaan yang tinggi dari AS untuk mengeluarkan Rusia dalam forum G20.

“Sebagai balasan tentu Indonesia sebagai Presiden dapat meminta jaminan kepada AS dan negara sekutunya untuk tidak melakukan boikot dengan ketidak-hadiran mereka bila Rusia hadir,” kata dia.

Baca juga: Soal Ukraina Diundang ke G20, Ini Penjelasan Kemenlu

Hikmahanto menambahkan, undangan ini pada intinya membuat semua kepala pemerintahan dan kepala negara G20 akan hadir dan membahas persoalan penting dunia.

“Yaitu pertumbuhan ekonomi dunia dan pelestarian lingkungan,” imbuh dia.

Dikutip dari BBC Indonesia, Zelensky berterima kasih kepada Jokowi atas dukungan untuk integritas kedaulatan, serta undangan untuk menghadiri pertemuan puncak G20.

Dalam cuitannya, Zelensky menulis, "Telah mengadakan pembicaraan dengan Presiden Jokowi dan mengucapkan terima kasih kepadanya atas dukungan integritas kedaulatan dan teritorial, khususnya dengan posisi yang jelas di PBB."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com