Kompas.com - 27/04/2022, 17:36 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 3.894 korban robot trading ilegal DNA Pro mempertanyakan peran pemerintah untuk mengembalikan uang investasi mereka. 

Kuasa hukum korban, Yasmin Muntaz menyebut, pemerintah mestinya hadir untuk menyelamatkan dana para korban.

“Kemendag dan jajarannya mestinya bisa dan perlu hadir untuk mendesak manajemen DNA Pro agar segera mengembalikan seluruh dana member pasca-penyegelan,” kata Yasmin dalam konferensi pers salah satu kafe di wilayah Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (27/4/2022).

Baca juga: 3.894 Korban Laporkan Robot Trading DNA Pro Atas Dugaan Penipuan hingga TPPU Senilai Rp 565 Miliar

Tuntutan itu mereka sampaikan karena Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menghentikan aktivitas DNA Pro pada akhir Januari 2022 tetapi aktivitasnya masih berlanjut dan memanipulasi uang investasi korban pada 19 April 2022.

“Yang patut dipertanyakan adalah mengapa aksi trading tersebut tiba-tiba bisa dilakukan perusahaan setelah dihentikan kegiatan operasionalnya?" kata dia. 

Yasmin mengungkapkan, para korban lantas menempuh jalur hukum dengan melaporkan DNA Pro ke Polda Metro Jaya, Jumat (22/4/2022) atas dugaan tindakan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang.

Menurut dia, nilai kerugian korban mencapai ratusan miliar rupiah.

“Dengan nilai klaim kerugian sebesar Rp 565 miliar rupiah, jumlah kerugian ini masih akan terus bertambah,” ucap Yasmin.

Baca juga: Gara-gara DNA Pro, Rossa Merasa Disayang Banyak Orang

Adapun Bareskrim Polri tengah melakukan penyidikan atas kasus robot trading ilegal DNA Pro.

Terbaru, pihak kepolisian menangkap petinggi DNA Pro yaitu Daniel Abe.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Pastikan Penyidikan Kasus Mardani Maming Sudah Sesuai Prosedur

KPK Pastikan Penyidikan Kasus Mardani Maming Sudah Sesuai Prosedur

Nasional
Mengenal Kombes Nurul Azizah, Polwan Pertama yang Ditunjuk Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Mengenal Kombes Nurul Azizah, Polwan Pertama yang Ditunjuk Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Nasional
Pergeseran Paradigma Ancaman Mengharuskan Doktrin TNI AD 'Kartika Eka Paksi' Direvisi

Pergeseran Paradigma Ancaman Mengharuskan Doktrin TNI AD "Kartika Eka Paksi" Direvisi

Nasional
Jokowi Teken Keppres 7/2022, Ma'ruf Amin Jadi Plt Presiden hingga 2 Juli

Jokowi Teken Keppres 7/2022, Ma'ruf Amin Jadi Plt Presiden hingga 2 Juli

Nasional
Respons PDI-P hingga Golkar soal Wacana Duet Ganjar-Anies

Respons PDI-P hingga Golkar soal Wacana Duet Ganjar-Anies

Nasional
Kronologi TNI AL Gagalkan Penyelundupan Miras dari Malaysia Senilai Rp 8,8 Miliar

Kronologi TNI AL Gagalkan Penyelundupan Miras dari Malaysia Senilai Rp 8,8 Miliar

Nasional
Berkurang 10, RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 105 Pasien Covid-19

Berkurang 10, RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 105 Pasien Covid-19

Nasional
KPK Terima Pemulihan Aset Kasus E-KTP Senilai Rp 86 Miliar dari US Marshall

KPK Terima Pemulihan Aset Kasus E-KTP Senilai Rp 86 Miliar dari US Marshall

Nasional
TNI AL Gagalkan Penyelundupan Miras dari Malaysia Senilai Rp 8,8 Miliar

TNI AL Gagalkan Penyelundupan Miras dari Malaysia Senilai Rp 8,8 Miliar

Nasional
Lagi, Emirsyah Satar Tersangkut dalam Pusaran Kasus Korupsi Garuda

Lagi, Emirsyah Satar Tersangkut dalam Pusaran Kasus Korupsi Garuda

Nasional
Majikan Adelina Bebas, Sistem Peradilan Malaysia Dinilai Tak Memihak Korban

Majikan Adelina Bebas, Sistem Peradilan Malaysia Dinilai Tak Memihak Korban

Nasional
Ancaman Megawati dan Sederet Kader Banteng yang Berurusan dengan KPK...

Ancaman Megawati dan Sederet Kader Banteng yang Berurusan dengan KPK...

Nasional
Modernisasi Tata Kelola Distribusi Minyak Goreng Curah

Modernisasi Tata Kelola Distribusi Minyak Goreng Curah

Nasional
RI-Inggris Sepakat Perkuat Kerja Sama di Sektor Energi Baru Terbarukan

RI-Inggris Sepakat Perkuat Kerja Sama di Sektor Energi Baru Terbarukan

Nasional
Migrant Care Cemas Vonis Bebas Majikan Adelina Jadi Alat Impunitas

Migrant Care Cemas Vonis Bebas Majikan Adelina Jadi Alat Impunitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.