Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Siapkan 15.555 Fasyankes untuk Hadapi Arus Mudik 2022

Kompas.com - 26/04/2022, 13:55 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Abdul Kadir mengatakan, pihaknya menyiapkan 15.555 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang tersebar di 34 provinsi, untuk menghadapi arus mudik dan arus balik 2022.

"Secara keseluruhan sektor kesehatan telah siap untuk menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran 2022," ujar Kadir dilansir dari siaran pers di laman resmi Kemenkes, Selasa (26/4/2022).

"(15.555 fasyankes itu) terdiri dari 10.292 puskesmas, 279 public safety center, 51 Kantor Kesehatan Pelabuhan, 1.805 pos kesehatan dan 3.128 Rumah Sakit (RS)," lanjutnya.

Menurut Kadir, pengaktifan pos kesehatan mudik Hari Raya Idul Fitri 2022 direncanakan dilakukan sejak 25 April hingga 8 Mei 2022.

Baca juga: Mudik Gratis di Pelabuhan Tanjung Priok Sepi Peminat karena Diselenggarakan secara Mendadak

Adapun pihak Kemenkes telah siap menghadapi puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada 30 April dan puncak arus balik yang terjadi pada 8 Mei 2022.

Kadir menjelaskan, pos pelayanan kesehatan tersedia selama 24 jam lengkap dengan tenaga kesehatan yang bertugas secara shifting.

"Pos pelayanan kesehatan siap melayani pemeriksaan maupun pemberian obat. Apabila dibutuhkan perawatan lebih lanjut, sejumlah RS di titik-titik jalur mudik juga telah disiagakan sebagai RS rujukan," jelasnya.

Sementara itu, Sekjen Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan, dengan adanya pos-pos pelayanan kesehatan pada mudik Lebaran 2022 para pemudik dapat memanfaatkan layanan kesehatan untuk cek kesehatan.

Baca juga: Apa Itu One Way dan Contraflow yang Berlaku Saat Mudik Lebaran?

"Ini guna meminimalisasi risiko kesehatan selama perjalanan mudik. Lalu agar para pemudik menjaga kesehatan, sehingga tetap prima dan tetap mematuhi protokol kesehatan agar perjalanan mudik aman, sehat dan selamat sampai tujuan," jelas Kunto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com