Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

May Day di JIS, Said Iqbal Minta Riza Patria dan 2 Fraksi DPRD DKI Jangan ‘Kuper'

Kompas.com - 25/04/2022, 18:38 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal meminta Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria jangan kurang pergaulan (kuper) terkait rencana penggunaan Jakarta International Stadium (JIS) sebagai lokasi perayaan May Day Celebration pada 14 Mei mendatang.

Selain Riza, Said juga menyindir dua anggota fraksi DPRD DKI Jakarta agar tidak ‘baper’ terkait rencana penggunaan JIS oleh Partai Buruh.

“Kami mengimbau para anggota DRPD DKI, dua partai politik yang ada, saya enggak bisa sebut, dan wakil gubernur (DKI) jangan baperan dan jangan kuper (soal rencana penggunaan JIS),” kata Said dalam konferensi pers virtual, dikutip dari Youtube Bicaralah Buruh, Senin (25/4/2022).

Baca juga: Partai Buruh Bakal Gelar Demo May Day di KPU, Ini Tuntutannya

Said menyebut bahwa Riza dan dua anggota DPRD DKI tersebut kurang informasi.

Menurut dia, stadion besar di Indonesia, bahkan dunia sudah biasa menggelar kegiatan yang melibatkan massa banyak.

Selain diperuntukkan untuk kegiatan olahraga seperti sepak bola, kata Said, stadion juga dioperasikan untuk kegiatan di luar kegiatan olahraga.

Misalnya, konser musik hingga perhelatan pertemuan akbar.

Baca juga: Profil Said Iqbal, Bermula dari Aktivis Jadi Presiden Partai Buruh

“Jadi tolong anggota DPRD DKI, dua partai yang sudah bereaksi, kok ketakutan, kok sensitif. Itu hal biasa diadakan di satu pertemuan besar di stadion di luar pertandingan sepak bola,” kata dia.

Said mengingatkan semua pihak bahwa pihaknya akan memberikan uang jaminan kepada pengelola JIS untuk merayakan acara May Day Celebration.

Pria yang juga menjabat Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini menegaskan, pihaknya sudah biasa membayar uang jaminan setiap ada perayaan buruh seperti di Stadion Gelora Bung Karno hingga Istora Senayan.

“Haduh, kuper benar, dan Wagub (DKI) jangan ikut-ikutan kuper,” ucap dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com