May Day di JIS, Said Iqbal Minta Riza Patria dan 2 Fraksi DPRD DKI Jangan ‘Kuper'

Selain Riza, Said juga menyindir dua anggota fraksi DPRD DKI Jakarta agar tidak ‘baper’ terkait rencana penggunaan JIS oleh Partai Buruh.

“Kami mengimbau para anggota DRPD DKI, dua partai politik yang ada, saya enggak bisa sebut, dan wakil gubernur (DKI) jangan baperan dan jangan kuper (soal rencana penggunaan JIS),” kata Said dalam konferensi pers virtual, dikutip dari Youtube Bicaralah Buruh, Senin (25/4/2022).

Said menyebut bahwa Riza dan dua anggota DPRD DKI tersebut kurang informasi.

Menurut dia, stadion besar di Indonesia, bahkan dunia sudah biasa menggelar kegiatan yang melibatkan massa banyak.

Selain diperuntukkan untuk kegiatan olahraga seperti sepak bola, kata Said, stadion juga dioperasikan untuk kegiatan di luar kegiatan olahraga.

Misalnya, konser musik hingga perhelatan pertemuan akbar.

“Jadi tolong anggota DPRD DKI, dua partai yang sudah bereaksi, kok ketakutan, kok sensitif. Itu hal biasa diadakan di satu pertemuan besar di stadion di luar pertandingan sepak bola,” kata dia.

Said mengingatkan semua pihak bahwa pihaknya akan memberikan uang jaminan kepada pengelola JIS untuk merayakan acara May Day Celebration.

Pria yang juga menjabat Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini menegaskan, pihaknya sudah biasa membayar uang jaminan setiap ada perayaan buruh seperti di Stadion Gelora Bung Karno hingga Istora Senayan.

“Haduh, kuper benar, dan Wagub (DKI) jangan ikut-ikutan kuper,” ucap dia.

“Jangan khawatir, DKI akan menjadi kemenangannya partai buruh. Jadi JIS itu adalah sarana publik yang disewakan untuk kegiatan di luar (olahraga),” imbuh dia.

Diberitakan, Partai Buruh akan menggunakan JIS sebagai sarana perayaan May Day 2022.

Terkait rencana tersebut, Riza menyatakan akan mempelajari usulan rencana penggunaan JIS.

"Nanti kita akan pelajari apakah dimungkinkan atau tidak," ujar Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/4/2022).

Riza mengatakan, setiap permintaan dari masyarakat akan dipertimbangkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan akan dipelajari lebih lanjut.

Namun, Riza menekankan bahwa penyampaian pendapat di mana pun, baik di JIS atau di tempat lain, tetap harus mengikuti jumlah orang yang ditentukan di masa pandemi Covid-19.

Terlebih pengumpulan masa dalam jumlah masa yang banyak, kata Riza, berpotensi mengganggu pelayanan publik.

"Kita khawatir kalau ada pengumpulan masa yang banyak yang berlebihan, itu dapat mengganggu pelayanan publik, mengganggu ketertiban, dan takut disusupi oleh kepentingan lainnya," kata dia.