Pakar Ungkap Kelemahan "Single Identity Number" Usulan Bamsoet

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat teknologi informasi dan media sosial Kun Arief Cahyantoro mengatakan, sistem Nomor Identitas Tunggal (Single Identity Number/SIN) seperti yang diusulkan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mempunyai kelemahan. Akan tetapi, Arief mengatakan, SIN juga mempunyai keunggulan.

"Kebutuhan single identity number (SIN) memiliki peran penting di mana salah satunya untuk ekonomi nasional," ujar Arief saat dihubungi Kompas.com, Minggu (24/4/2022).

Menurut Arief, kelemahan SIN adalah jika keamanan dan ketahanan sistem sibernya tidak terjaga baik dan teknis implementasinya berupa penyimpanan seluruh data dilakukan dalam satu tempat pusat data.

"Karena pembobolan pada satu tempat tersebut akan berakibat hilangnya atau tercurinya seluruh data warga negara," ujar Arief.

Baca juga: Kebutuhan RUU Keamanan Siber Dinilai Sudah Sangat Mendesak

Menurut Arief, ada jalan keluar untuk menutupi kelemahan sistem nomor identitas tunggal itu, terutama dalam hal penyimpanan data.

"Misal dalam bentuk distributed datacenter dengan protokol keamanan komunikasi khusus untuk pengamanan komunikasi antar datacenter, seperti yang saat ini sudah lama dilakukan di dunia perbankan baik antarcabang, antar-ATM, dan antarbank dengan data nasabah masing-masing bank," ucap Arief.

Pada 13 April 2022, Bambang mengusulkan supaya Indonesia memberlakukan nomor identitas tunggal. Di dalamnya tidak hanya memuat database kependudukan seperti nama, jenis kelamin, alamat, dan hal dasar lainnya, tetapi juga terintegrasi dengan pajak dan kesehatan (BPJS).

Untuk mewujudkan hal tersebut, Bamsoet yang merupakan sapaan Bambang mengatakan, perlu peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), khususnya dalam mengamankan data dari berbagai serangan siber yang dilancarkan oleh para pihak tidak bertanggung jawab.

Baca juga: Hindari Pakai WiFi Publik untuk 3 Hal Ini, Pakar Uper: Rentan Kejahatan Siber

Bambang menuturkan, dengan memiliki single identity number, Indonesia akan mendapatkan banyak manfaat. Antara lain, mengatasi masalah yang timbul akibat tersegmentasinya data penduduk di berbagai kementerian/lembaga.

"Lalu, sebagai instrumen monitoring tingkat kepatuhan warga dalam memenuhi hak dan kewajibannya seperti pajak, hingga berkontribusi dalam memberikan informasi detail mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat," tutur Bambang.