Kompas.com - 24/04/2022, 15:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat keamanan siber Pratama Dahlian Persadha mengatakan, kebutuhan untuk membahas Rancangan Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS) dan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) sudah sangat mendesak.

Sebab, menurut dia Undang-Undang Informasu dan Transaksi Elektronik yang berlaku saat ini dinilai kurang efektif sebagai landasan bagi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam menjalankan tugasnya. Utamanya untuk menjerat pelaku serangan siber ke ranah hukum.

"Kebutuhan UU KKS sebenarnya sama dengan UU PDP, sudah sangat mendesak. Utamanya untuk membagi dengan jelas kewenangan di wilayah siber, agar lebih jelas siapa dan sejauh mana lembaga seperti BSSN bisa menjalankan tugasnya dalam pertahanan dan pengamanan siber di tanah air," kata Pratama saat dihubungi Kompas.com, Minggu (24/4/2022).

Pratama menyatakan kecewa karena pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sampai saat ini tak kunjung menemukan titik temu dalam pembahasan RUU PDP. Padahal menurut dia, kedua RUU itu sangat penting untuk mencegah dan memberi kepastian ganjaran hukum terhadap para pelaku pencurian data.

Baca juga: Ketua MPR Nilai RI Perlu Miliki UU Keamanan dan Ketahanan Siber

"Saat ini untuk mengurangi resiko kebocoran data, Indonesia perlu menyelesaikan UU KKS (Ketahanan dan keamanan siber) dan juga UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) dengan segera," kata Pratama yang juga Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan dan Komunikasi CISSReC.

Pratama mengingatkan ancaman pencurian data dan serangan siber tidak bisa dianggap remeh.

Dia mencontohkan insiden yang terjadi pada 2020 silam, yaitu aksi peretasan terhadap sejumlah diplomat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan perangkat jahat (malware) aria body yang diduga berasal dari para peretas China.

"Ini seharusnya menjadi warning bahwa setiap hari para pejabat diplomasi kita dalam ancaman peretasan, penyadapan dan mereka benar-benar membutuhkan perlindungan dari lembaga yang tahu betul bagaimana cara beroperasi di wilayah siber," ujar Pratama.

Baca juga: Indonesia Hadapi 1,6 Miliar Serangan Siber dalam Setahun, Ini Malware Terbanyak

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo pada 13 April 2022 lalu menyatakan sudah saatnya Indonesia perlu memiliki undang-undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber Nasional.

Keberadaan UU itu untuk memperkuat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta mengantisipasi ancaman kejahatan siber dan penyalahgunaan data.

"BSSN perlu diperkuat. Indonesia perlu segera memiliki Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber Nasional," kata Bambang Soesatyo saat itu.

Selama ini, payung hukum BSSN hanyalah berdasarkan kepada UU 1/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU 19/2016, PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Perpres 28/2021 tentang BSSN.

Melalui serangan siber, kata Bambang, sebuah negara bisa membuat jaringan telekomunikasi dan internet di negara lain mati total, digital perbankan kacau, radar militer maupun penerbangan sipil tidak bisa digunakan.

Baca juga: BSSN Sebut Ada 1,6 Miliar Serangan Siber Selama 2021

"Bahkan lebih mengerikan, alat tempur seperti pesawat dan kapal selam di kendalikan dari luar negeri untuk melakukan serangan seperti melempar bom tanpa bisa dikendalikan oleh pihak kita," ujar Bambang.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, selain kebutuhan akan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber Nasional, Indonesia juga perlu memiliki single identity number. Di dalamnya tidak hanya memuat database kependudukan seperti nama, jenis kelamin, alamat, dan hal dasar lainnya, melainkan juga terintegrasi dengan pajak dan kesehatan (BPJS).

Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu peran BSSN, khususnya dalam mengamankan data dari berbagai serangan siber yang dilancarkan oleh para pihak tidak bertanggung jawab.

Bambang menuturkan, dengan memiliki single identity number, Indonesia akan mendapatkan banyak manfaat. Antara lain, mengatasi masalah yang timbul akibat tersegmentasinya data penduduk di berbagai kementerian/lembaga.

"Lalu, sebagai instrumen monitoring tingkat kepatuhan warga dalam memenuhi hak dan kewajiban-nya seperti pajak, hingga berkontribusi dalam memberikan informasi detail mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat," tutur Bambang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

12 Calon Komisioner Komnas HAM Jalani 'Fit and Proper Test' di Komisi III DPR Hari Ini

12 Calon Komisioner Komnas HAM Jalani "Fit and Proper Test" di Komisi III DPR Hari Ini

Nasional
Febri, Waktunya Mundur sebagai Pengacara Putri Candrawathi!

Febri, Waktunya Mundur sebagai Pengacara Putri Candrawathi!

Nasional
Survei Sebut Puan Maharani Berpotensi Gerus Suara PDI-P, Kader Pendukung Bilang Begini

Survei Sebut Puan Maharani Berpotensi Gerus Suara PDI-P, Kader Pendukung Bilang Begini

Nasional
Kewenangan Penahanan Putri Candrawathi Masih di Polri sampai Pelimpahan Tahap II

Kewenangan Penahanan Putri Candrawathi Masih di Polri sampai Pelimpahan Tahap II

Nasional
Pagi Buta, Pelarian AH Nasution dari Kepungan Pasukan Cakrabirawa...

Pagi Buta, Pelarian AH Nasution dari Kepungan Pasukan Cakrabirawa...

Nasional
Jet F-16 C/D TNI AU Resmi Pindah ke Skuadron Udara 14 Lanud Iswahjudi

Jet F-16 C/D TNI AU Resmi Pindah ke Skuadron Udara 14 Lanud Iswahjudi

Nasional
Saat Puan Maharani Turun ke Sawah dan Tandur Padi Maju

Saat Puan Maharani Turun ke Sawah dan Tandur Padi Maju

Nasional
Berikut Daftar Calon Komisioner Komnas HAM 2022-2027 yang Ikut 'Fit and Proper Test' Hari Ini

Berikut Daftar Calon Komisioner Komnas HAM 2022-2027 yang Ikut "Fit and Proper Test" Hari Ini

Nasional
Ferdy Sambo Siap Ngaku Salah di Sidang, Pengacara Brigadir J: Jika Dia Menyesal dan Minta Ampun, Telat!

Ferdy Sambo Siap Ngaku Salah di Sidang, Pengacara Brigadir J: Jika Dia Menyesal dan Minta Ampun, Telat!

Nasional
Komnas HAM Tegaskan ke Papua Bukan untuk Temui Lukas Enembe, tapi Lanjutkan Dialog Damai

Komnas HAM Tegaskan ke Papua Bukan untuk Temui Lukas Enembe, tapi Lanjutkan Dialog Damai

Nasional
TNI AU Mulai Siapkan Penerbang dan Teknisi Jet Tempur Rafale

TNI AU Mulai Siapkan Penerbang dan Teknisi Jet Tempur Rafale

Nasional
Ini Titik Lintas Demo Udara Pesawat dalam HUT Ke-77 TNI di Jakarta

Ini Titik Lintas Demo Udara Pesawat dalam HUT Ke-77 TNI di Jakarta

Nasional
KPAI: Kriss Hatta Beri Contoh Buruk pada Masyarakat

KPAI: Kriss Hatta Beri Contoh Buruk pada Masyarakat

Nasional
Merespons AHY, Mahfud MD: Kasus Hukum Lukas Enembe Tak Ada Hubungannya dengan Politik

Merespons AHY, Mahfud MD: Kasus Hukum Lukas Enembe Tak Ada Hubungannya dengan Politik

Nasional
Putri Candrawathi Akan Lapor Diri ke Bareskrim Siang Ini

Putri Candrawathi Akan Lapor Diri ke Bareskrim Siang Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.