Kompas.com - 24/04/2022, 15:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil Survei Populi Center menunjukkan, 64,4 persen responden di seluruh Indonesia tidak setuju dengan usulan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

Temuan tersebut didapat dari hasil survei yang digelar Populi Center pada 21-29 Maret 2022. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden di 120 kelurahan.

"Kita tanya setuju atau tidak setujukah Anda usulan perpajangan masa jabatan menjadi tiga periode? 64,4 persen tidak setuju, 27,6 persen setuju, hanya 8 persen menolak menjawab," kata Peneliti/Deputi Direktur Eksekutif Populi Center Rafif Pamenang Imawan dalam diskusi secara virtual, Minggu (24/4/2022).

Baca juga: Wiranto Ungkap 4 Alasan yang Membuat Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Mungkin Terjadi

Rafif mengatakan, responden juga ditanya soal pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Hasilnya, 63,4 persen responden menilai demokrasi di Indonesia berjalan baik, 28,1 persen responden menilai demokrasi berjalan buruk.

"Dan responden yang menjawab sangat buruk 3,3 persen," ujarnya.

Baca juga: Dasco Pastikan Tak Ada Pembahasan Soal Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden di DPR

Selanjutnya, Rafif mengatakan, hasil survei menunjukkan, 74,3 persen responden tidak setuju penundaan Pemilu 2024.

Adapun sebanyak 15,6 persen responden setuju dengan usulan penundaan Pemilu 2024.

"Saya rasa ini secara sosiologi politik kita bisa tahu bahwa publik sangat mengharapkan ada Pemilu yang berkala dan suksesi 2024 tetap harus akan dilaksanakan," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar di Bareskrim Besok Siang

Polri: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar di Bareskrim Besok Siang

Nasional
Kemendagri: 4 Kabupaten Sepakati Hibah untuk Papua Selatan

Kemendagri: 4 Kabupaten Sepakati Hibah untuk Papua Selatan

Nasional
DPR Bakal Gelar Parliamentary Speakers Summit Besok, Akan Dibuka Presiden Jokowi Lusa

DPR Bakal Gelar Parliamentary Speakers Summit Besok, Akan Dibuka Presiden Jokowi Lusa

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Konsep Besar Sistem Lembaga Peradilan Indonesia

Pemerintah Akan Bentuk Konsep Besar Sistem Lembaga Peradilan Indonesia

Nasional
UPDATE 4 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,98 Persen, Ketiga 27,20 Persen

UPDATE 4 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,98 Persen, Ketiga 27,20 Persen

Nasional
KPK Tahan Lagi Tersangka Penyuap Hakim Agung

KPK Tahan Lagi Tersangka Penyuap Hakim Agung

Nasional
Perdami: 80 Persen Gangguan Penglihatan di Indonesia Mestinya Bisa Ditangani

Perdami: 80 Persen Gangguan Penglihatan di Indonesia Mestinya Bisa Ditangani

Nasional
Heran Sepakbola Telan Korban Ratusan, Ketua DPR Desak Penyelidikan Tragedi Kanjuruhan Komprehensif

Heran Sepakbola Telan Korban Ratusan, Ketua DPR Desak Penyelidikan Tragedi Kanjuruhan Komprehensif

Nasional
Jokowi Pimpin Upacara Parade Senja di Kemenhan

Jokowi Pimpin Upacara Parade Senja di Kemenhan

Nasional
Mahfud MD: Insya Allah Akhir Tahun RKUHP Akan Diundangkan

Mahfud MD: Insya Allah Akhir Tahun RKUHP Akan Diundangkan

Nasional
Kena 'Bully' Netizen usai Laporkan Mamat Alkatiri, ke Polisi Hillary Brigitta: Saya Bangga Jadi Baper

Kena "Bully" Netizen usai Laporkan Mamat Alkatiri, ke Polisi Hillary Brigitta: Saya Bangga Jadi Baper

Nasional
Istana: Jangan Dibiasakan 'Nge-prank' Aparat Penegak Hukum

Istana: Jangan Dibiasakan "Nge-prank" Aparat Penegak Hukum

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Badan Usaha Milik Otorita di IKN

Pemerintah Akan Bentuk Badan Usaha Milik Otorita di IKN

Nasional
Jokowi Akan Pimpin Langsung Jajak Pasar kepada Calon Investor IKN

Jokowi Akan Pimpin Langsung Jajak Pasar kepada Calon Investor IKN

Nasional
Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Istana: Kalau Tak Disertai Bukti, Gugatan Mengada-ada

Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Istana: Kalau Tak Disertai Bukti, Gugatan Mengada-ada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.