Ekspor CPO dan Minyak Goreng Dilarang, Anggota DPR Nilai Jokowi Pentingkan Stabilitas Harga Dalam Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menilai, kebijakan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng atau Crude Palm Oil (CPO) dan minyak goreng akan berdampak positif.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengumumkan kebijakan itu dinilai berani lantaran menahan ekspor minyak goreng di saat harga internasional sedang tinggi.

"Artinya, kepentingan terjaganya stabilitas harga di dalam negeri adalah prioritas utama," kata Baidowi dalam keterangannya, Sabtu (23/4/2022).

Baca juga: Dinilai Rugikan Petani Sawit Kecil, Jokowi Diminta Evaluasi Larangan Ekspor CPO-Minyak Goreng

Pria yang akrab disapa Awiek ini mengatakan, pertimbangan pemerintah juga dinilai cukup matang dan tidak tergesa-gesa.

Pemerintah juga dinilai telah mempertimbangkan risiko inflasi akibat pangan cukup tinggi dan bisa berdampak pada naiknya jumlah penduduk miskin.

Apalagi, tambah Awiek, jumlah penduduk miskin telah meningkat menjadi 26,5 juta orang dari data September 2021.

Awiek berpandangan, Jokowi mengambil langkah itu berkaca dari kenaikan sisi pasokan bahan baku minyak goreng yang tidak seimbang dengan naiknya permintaan minyak goreng baik kemasan maupun curah saat Ramadhan.

Hal ini pun dinilai memerlukan langkah yang extra-ordinary atau luar biasa.

Baca juga: Kejagung Duga Ada Manipulasi Terkait Izin Ekspor Minyak Goreng

"Tanpa adanya langkah konkrit dari pemerintah mendorong pasokan bahan baku minyak goreng, akibatnya terjadi antrean panjang masyarakat dan pelaku usaha kecil berebut minyak goreng curah," jelas Awiek.

"Bahkan untuk membeli minyak curah perlu menunjukkan KTP kepada petugas agar tidak terjadi pembelian ganda. Sementara, harga minyak goreng kemasan yang dilepas ke mekanisme pasar terlalu jauh disparitas harganya," lanjut dia.

Ketua DPP PPP itu menambahkan, perlu diketahui bahwa selama masa Lebaran kenaikan permintaan minyak goreng sebesar 47 persen.

Hal ini lebih tinggi dibandingkan waktu normal berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan.

Di sisi lain, Awiek menilai bahwa pelarangan ekspor ini tidak berlaku ke seluruh CPO, melainkan hanya RBD olein atau bahan baku minyak goreng yang dilarang ekspor.

Baca juga: Kejagung: Indrasari Jadi Tersangka karena Paling Berwenang dalam Pengajuan Ekspor Minyak Goreng

"Sementara, produk turunan CPO lain tidak dilarang. Selama ini, RBD olein menjadi bahan baku minyak goreng curah, minyak goreng kemasan sederhana, dan kemasan premium. Pengusaha masih bisa leluasa mengekspor produk CPO selain RBD olein," tutur Awiek.

Kendati demikian, Awiek meminta pemerintah juga melakukan pengawasan ketat dari produsen sampai distributor akhir. Hal ini sebagai tambahan dari kebijakan pelarangan ekspor.

Idealnya, lanjut dia, ketika pasokan berlimpah, harga minyak goreng di retail ikut menurun.

"Kami mendukung langkah Satgas gabungan untuk pengawasan minyak goreng menindak tegas seluruh pemain yang mencoba menahan stok atau mengambil marjin terlalu tinggi," pungkas Sekretaris Fraksi PPP DPR itu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng.

Baca juga: Jokowi: Larangan Ekspor Bahan Baku dan Minyak Goreng Sampai Batas Waktu yang Ditentukan Kemudian

Pelarangan itu dimulai per 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

"Hari ini saya telah memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, utamanya yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri," ujar Jokowi dalam keterangan videonya pada Jumat (22/4/2022).

"Dalam rapat tersebut telah saya putuskan, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis, 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian," tegas dia.

Presiden menuturkan, akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan pelarangan ini.