Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024, Megawati: Itu Permainan Politik

Kompas.com - 21/04/2022, 09:15 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri heran wacana penundaan Pemilu 2024 masih bergulir meski Presiden Joko Widodo telah tegas menolaknya.

Menurut Megawati, isu ini tak ubahnya sebagai permainan politik.

"Udah tegas-tegas dikatakan oleh presiden tidak ada penundaan. Kurang apalagi? Tapi itu kan permainan politik," kata Megawati dalam acara Kick Off Pembentukan BRIDA yang ditayangkan secara virtual, Rabu (20/4/2022).

Baca juga: Jokowi di Depan Para Menteri: Jangan Ada Lagi yang Suarakan Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan!

Megawati pun menegaskan bahwa dirinya tidak ingin Pemilu 2024 ditunda. Pemilu, kata dia, harus berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

"Saya tegas mengatakan sebagai ketua partai. No! Tak ada penundaan (pemilu) sama sekali. Tetap berjalan dengan apa adanya," ujar dia.

Presiden kelima RI itu menyampaikan, pemerintah saat ini harus fokus untuk menangani pemulihan situasi negara yang terdampak pandemi Covid-19.

Dia khawatir penundaan pemilu bakal mengganggu agenda pemerintah yang lebih besar, yakni menyejahterakan rakyat.

Oleh karenanya, Megawati menekankan, wacana penundaan Pemilu 2024 tak akan terealisasi.

"Kurang apalagi? Maaf kalau saya berbicara seperti ini. Maaf beribu maaf, apalagi bulan puasa. Tapi karena ini hal yang penting bagi siapa? Kita semua," kata dia.

Baca juga: Seruan Kepala Desa soal Presiden 3 Periode dan Dalih Orang-orang Sekitar Jokowi

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah angkat bicara menanggapi isu penundaan Pemilu 2024 yang ramai bergulir. Jokowi menegaskan bahwa pemilu tetap digelar sesuai jadwal yang telah disepakati, 14 Februari 2024.

"Saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan," kata Jokowi dalam rapat terbatas kabinet di Istana Negara, Jakarta, Minggu (10/4/2022).

"Saya kira sudah jelas, sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024," tuturnya.

Jokowi berharap, dengan ditegaskannya tanggal tersebut, tidak ada lagi yang beranggapan bahwa pemerintah berupaya melakukan penundaan pemilu.

Ini juga diharapkan dapat mengakhiri wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

Baca juga: Pepesan Kosong Big Data, Gembar-gembor Luhut hingga Cak Imin soal Rakyat Minta Pemilu Ditunda

Adapun wacana pemilu ditunda sebelumnya digulirkan oleh sejumlah elite politik yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, lalu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Kemudian, dari kalangan partai yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com