Politisi Demokrat Sebut Kelanjutan Proyek Wisma Atlet Hambalang Ranah Rezim Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menanggapi saran pemusnahan Wisma Atlet Hambalang yang pembangunannya mangkrak karena kasus korupsi yang menjerat sejumlah politikus Demokrat di masa lalu.

Kamhar menyatakan, Wisma Atlet Hambalang bukan domain Demokrat meskipun pembangunannya terjadi di masa berkuasanya Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melainkan pemerintah.

Ia menegaskan, sejak awal proyek ini merupakan proyek negara.

"Ini domain pemerintah terhadap Hambalang itu. Ini bukan ranahnya Partai Demokrat untuk Wisma Atlet itu, saat itu di bawah Kemenpora," kata Kamhar dalam talkshow Gaspol Kompas.com pada Selasa (19/4/2022).

Baca juga: MAKI Minta Wisma Atlet Hambalang Dirobohkan, KPK: Bukan Barang Bukti

Ia juga menjelaskan alasan terhentinya proyek Wisma Atlet Hambalang sejak pemerintahan SBY dan tak kunjung berlanjut hingga saat ini.

"Di masa pemerintahan periode kedua Pak SBY, yang menjadi kendala karena itu tidak selesai, karena ada perintah KPK untuk tidak melanjutkan proyek itu, karena kasusnya berproses di KPK," jelas Kamhar.

Menurutnya, proyek ini seharusnya dituntaskan, karena kasus hukumnya sudah selesai dan pemerintahan sudah berganti.

Baca juga: MAKI Minta Wisma Atlet Hambalang Dirobohkan, KPK: Bukan Barang Bukti

Ia melempar isu ini kepada pemerintahan Joko Widodo yang saat ini berkuasa.

"Pertanyaannya ke pemerintah sekarang, Wisma Atlet mau dilanjutkan atau tidak?" kata Kamhar.

"Ini kan bukan asetnya Demokrat," ia menambahkan.

Baca juga: AHY Sebut Kasus Hambalang Tak Relevan untuk Digunakan secara Politis

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merobohkan bangunan proyek Wisma Atlet Hambalang yang mangkrak.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai, perobohan itu penting agar tidak menjadi "gorengan" politik di masa yang akan datang.

"Perobohan ini untuk mencegah kasus Hambalang jadi 'gorengan' politik masa-masa yang akan datang karena secara hukum sudah selesai," ujar Boyamin, melalui keterangan tertulis, Senin (11/4/2022).