Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Teken Investasi Infrastruktur Senilai Rp 39 Triliun

Kompas.com - 14/04/2022, 11:06 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia menandatangani investasi bidang infrastruktur senilai Rp 39 triliun pada Kamis (14/4/2022).

Penandatanganan itu dilakukan antara Indonesia Investment Authority (INA) dengan sejumlah pihak, yakni PT Hutama Karya, PT Waskita Karya dan Waskita Toll Road.

"Hari ini saya sangat senang, telurnya pecah. Sudah ditandatangani tadi nilainya kurang lebih Rp 39 triliun lebih, ini akan memberikan efek kepercayaan, trust, dari domestik maupun internasional terhadap cara pengelolaan keuangan kita, manajemen yang kita harapkan, governance yang ada di INA," ujar Jokowi dalam sambutannya usai penandatanganan di Jakarta Pusat.

"Tata kelola yang ada di INA betul-betul memang bisa menumbuhkan sebuah trust, kepercayaan dari internasional maupun domestik. Banyak akan investasi masuk lewat INA dan INA bisa kerja sama dengan BUMN dan swasta yang kita harapkan akan memberikan efek ekonomi ke negara kita," lanjutnya.

Baca juga: Kunjungi Jabar dan Jateng, Jokowi Akan Bagikan Bansos hingga Resmikan Infrastruktur

Presiden mengungkapkan, selama sekitar 40 tahun membangun jalan tol, sudah 780 kilometer yang berhasil diselesaikan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah sedang memaksimalkan konektivitas jalan tol di berbagai pulau besar di Indonesia.

"Kemudian 2014 kita dorong betul agar jalan tol segera semuanya tersambungkan. Baik yang Trans Jawa, maupun Trans Sumatera dan beberapa di Kalimantan dan Sulawesi," tutur Jokowi.

"Saya tidak tahu, dalam beberapa tahun terakhir berapa yang dibangun, Pak Menteri PU berapa yang dibangun dalam tujuh tahun terakhir ini? 1.900 kilometer yang sebelumnya 40 tahun 780 kilometer," jelasnya.

Baca juga: Suap Pengaturan Tender Infrastruktur di Langkat Disebut Mengalir hingga ke Staf

Menilik dari perbedaan capaian pembangunan ini, Jokowi menekankan ada satu persoalan, yakni pembiayaan.

Menurutnya selama 40 tahun Indonesia terlalu tergantung kepada pembiayaan dari APBN.

"Ketergantungan kepada keuangan yang dimiliki BUMN-BUMN kita atau diserahkan kepada swasta yang juga ternyata dalam sekian tahun tidak berjalan dengan baik," tegasnya.

"Oleh sebab itu karena pentingnya yang namanya infrastruktur yang multiplier effect-nya akan ke mana-mana, kita munculkan yang namanya INA sovereign wealth fund kita, Indonesia investment authority. Ini adalah sebuah alternatif sceme pembiayaan yang sebelumnya tidak kita pikirkan," jelas Jokowi.

Baca juga: Jabar Punya Slogan Baru, Ridwan Kamil: Tingkatkan Infrastruktur Fisik dan Spiritual

Kepala negara mengaku senang karena membayangkan nantinya perluasan pembangunan ruas-ruas tol di Indonesia bisa lekas terlaksana.

Dia mencontohkan, untuk membangun Jalan Tol Trans Sumatera dari Lampung hingga Aceh sepanjang 2.900 kilometer dibutuhkan biaya yang tidak sedikit.

"Kalau dihitung-hitung biayanya per kilometer Rp90-110 miliar. Kebutuhan anggarannya berapa? Gede sekali," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com