5 Kesepakatan Dasar dalam Perubahan UUD 1945

KOMPAS.com - Dalam sistem hukum di Indonesia, Undang-undang Dasar atau UUD 1945 berkedudukan sebagai norma hukum tertinggi yang bersifat mengikat dan mendasari peraturan perundang-undangan lain.

UUD 1945 telah mengalami perubahan sebanyak empat kali. Perubahan terhadap UUD diatur dalam pasal 37 UUD 1945.

Panitia Ad Hoc I menyusun kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan konstitusi UUD 1945. Tujuan dibuatnya kesepakatan dasar adalah agar perubahan UUD 1945 mempunyai arah, tujuan, dan batas yang jelas.

Sehingga dapat mencegah pembahasan yang melebar dan terjadinya perubahan tanpa arah. Berikut lima butir kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD 1945:

Tidak Mengubah Pembukaan UUD 1945

Kesepakatan dasar yang pertama adalah tidak mengubah pembukaan UUD 1945 karena di dalam pembukaan UUD 1945 terdapat dasar atau ideologi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dasar negara, dan cita-cita negara.

Pembukaan juga memuat dasar filosofis dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal dalam UUD 1945.

Perubahan terhadap pembukaan UUD 1945 sama artinya dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca juga: Amandemen UUD 1945: Tujuan dan Perubahannya

Tetap Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

NKRI harus tetap dipertahankan karena negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak berdirinya negara Indonesia.

Bentuk negara kesatuan dianggap sebagai bentuk paling tepat untuk sebuah bangsa yang majemuk. Perubahan UUD 1945 juga diharapkan tidak mengganggu eksistensi negara.

Mempertegas Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial dipertegas untuk menguatkan sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis. Sistem pemerintahan presidensial merupakan keputusan yang dipilih oleh para pendiri negara pada tahun 1945.

Di samping itu, salah satu tujuan perubahan UUD 1945 adalah memperbaiki dan menyempurnakan penyelenggaraan negara agar lebih demokratis.

Sementara, sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik yang kekuasaan eksekutifnya dipilih melalui pemilihan umum dan dipisahkan kekuasaannya dengan legislatif. Hal ini menjadi salah satu wujud negara yang demokratis.

Penjelasan UUD 1945 yang Memuat Hal Normatif Dimasukkan ke Dalam Pasal-pasal

Kesepakatan dasar selanjutnya adalah meniadakan penjelasan UUD 1945. Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif kemudian dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh.

Meniadakan penjelasan UUD 1945 bertujuan untuk menghindari kesulitan saat menentukan status penjelasan tersebut dari sisi sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI telah menyusun pembukaan dan batang tubuh atau pasal-pasal UUD 1945 tanpa penjelasan.

Baca juga: Sistematika UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

Melakukan Perubahan dengan Cara Adendum

Perubahan dengan cara adendum artinya perubahan UUD 1945 dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli UUD 1945. Naskah perubahan UUD 1945 diletakkan melekat pada naskah asli.

Sehingga UUD 1945 dalam satu naskah memuat UUD 1945 sebelum amandemen, amandemen I, amandemen II, amandemen III, dan amandemen IV.

Referensi

• Atmadja, I Dewa Gede. 2015. Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum. Malang: Setara Press
• Hamidi, Jazim dan Malik. Hukum Perbandingan Konstitusi. Jakarta: Prestasi Pustaka