Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Sarankan Jokowi Tiru SBY, Tidak Marahi Menteri di Depan Publik

Kompas.com - 07/04/2022, 17:48 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyarankan Presiden Joko Widodo mengikuti sikap Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menurutnya tidak pernah memarahi menteri di depan publik.

Hal ini disampaikan Herzaky merespons teguran Jokowi kepada para menterinya terkait persoalan minyak goreng dan kenaikan harga Pertamax dalam sidang kabinet paripurna yang videonya ditayangkan ke publik.

"Mungkin Presiden Jokowi bisa mencontoh Bapak SBY, karena tidak etis sebenarnya mengekspos kemarahan terhadap para pembantunya di depan publik," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Kamis (7/4/2022).

Baca juga: Jokowi Tegur Menterinya karena Tak Jelaskan Kenaikan Pertamax, Sebut Tak Ada Empati

Herzaky menuturkan, sikap presiden menegur para pembantunya merupakan hal yang biasa. Ia menyebut SBY pun sering melakukannya.

"Tetapi, perbedaannya adalah Bapak SBY melakukannya di rapat internal dan hanya untuk konsumsi internal. Tidak mengekspos kemarahannya ke publik dan menyalahkan para pembantunya di publik," kata Herzaky.

Ia pun mempertanyakan sikap Jokowi yang sudah sering menegur para menteri di muka publik tanpa tindakan atau sanksi nyata ke menteri terkait, seperti dengan melakukan reshuffle.

Herzaky berpendapat, kegeraman Jokowi tanpa diikuti oleh tindakan nyata dapat membuat publik menilai Jokowi hanya ingin mencari simpati publik seolah-olah sudah bekerja.

"Jangan-jangan, ada sesuatu yang membuat Presiden tersandera? Tidak bisa mengganti para menteri atau pembantunya yang dirasa beliau tidak berkinerja baik?" tanya Herzaky.

Diberitakan, Jokowi lagi-lagi memerintahkan menterinya untuk sensitif dan memiliki sense of crisis.

Sebab, naiknya harga sejumlah komoditas pokok beberapa waktu terakhir menyebabkan situasi masyarakat menjadi sulit.

Hal ini Jokowi sampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna bersama para menteri di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

"Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis, harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

Jokowi menyayangkan menterinya yang tidak memberikan penjelasan apa pun ke rakyat terkait alasan naiknya harga minyak goreng.

Baca juga: Sentilan Jokowi ke Menteri soal Naiknya Harga Minyak dan Pertamax: Singgung Empati hingga Sense of Crisis

Padahal, kenaikan harga minyak sudah berlangsung sekitar empat bulan.

Dia juga menegur jajarannya yang tak memberikan penjelasan ke publik mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak, khususnya pertamax. Jokowi mengatakan, penjelasan ini penting demi menunjukkan empati ke masyarakat.

"Diceritakan dong kepada rakyat, ada empati kita gitu lho, enggak ada, yang berkaitan dengan energi nggak ada (penjelasan)," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com