DPR Keberatan Proses RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, Ketua Komisi III: Menyulitkan Hidup Kami

Kompas.com - 05/04/2022, 16:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menyatakan, DPR bakal keberatan membahas Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang diusulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Bambang mengakui, kehadiran RUU tersebut dapat menyulitkan kehidupan anggota dewan karena transaksi uang tunai sangat diperlukan untuk kegiatan-kegiatan politik.

"Ini kenapa macet di sini, DPR keberatan, hampir pasti karena ini menyulitkan kehidupan kami. Kita ngomong jujur Pak, mengenai politik mau dipakai ini," kata Bambang dalam rapat kerja dengan PPATK, Selasa (5/4/2022).

Bambang menuturkan, PPATK semestinya tidak hanya mempertimbangkan kepentingannya sendiri tetapi juga kondisi sosial masyarakat dewasa ini.

Baca juga: PPATK Minta DPR Proses RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal

Politikus PDI Perjuangan menyebutkan, mayoritas publik di Indonesia masih mempertimbangkan faktor uang dalam menentukan pilihan politiknya, ketimbang soal kompetensi seseorang.

Oleh sebab itu, Bambang menilai, para politikus tetap memerlukan transaksi uang kartal demi mendulang suara, salah satunya dengan memberi sembako kepada para calon pemilih.

"Ini saya cerita sama dikau, yang namanya kompetisi cari suara pake ini (uang) semua, gue terang-terangan ini di lapangan, mana cerita, Anda minta (RUU) ini, besok kalau saya beli sembako bagaimana," kata Bambang.

Pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu pun meminta PPATK turut memperhatikan aspirasi anggota dewan sebelum mengusulkan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.

"Saya pastikan yang kayak gini nanti DPR susah, sudah masuk prolegnas boleh tapi nanti masuk prolegnasnya nanti diletakin di bawah terus," kata dia.

Baca juga: Mahfud: Banyak Pejabat-Politikus Takut RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal Disahkan

Merespons itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan, transaksi uang kartal perlu dibatasi karena transaksi tunai menambah risiko tindak pidana pencucian uang (TPPU) di negara manapun.

Ia membantah bila usulan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal merupakan kepentingan PPATK semata.

"Jadi ini bicaranya terkait dengan penegakan hukum, tindak pidana pencucian uang, bahkan pendanaan terorisme," kata Ivan.

Ia mengatakan, pembatasan transaksi uang kartal juga bukan berarti transaksi dibatasi sepenuhnya karena meski transaksi menggunakan dibatasi hingga angka tertentu, sisa transaksinya dapat dilakukan dilakukan melalui transfer perbankan.

Baca juga: Ini Delapan Alasan PPATK Dorong Pembatasan Transaksi Uang Kartal

"Bisa saja berapapun jumlah transaksi yang dilakukan, hanya apabila itu terkait dengan uang kas, uangkasnya cukup Rp 100 juta yang bisa dilakukan, selebihnnya menggunakan transfer perbankan dan segala macem," ujar dia.

RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal sudah tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka panjang tahun 2020-2024, tetapi RUU ini belum masuk Prolegnas Prioritas tahun 2022.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Bakal Sambangi Kantor Demokrat untuk Bertemu AHY

Anies Bakal Sambangi Kantor Demokrat untuk Bertemu AHY

Nasional
Demi Kemaslahatan, Wapres Ingatkan Usia Menikah Minimal 19 Tahun

Demi Kemaslahatan, Wapres Ingatkan Usia Menikah Minimal 19 Tahun

Nasional
Momen KSAD Jenguk Korban Tragedi Kanjuruhan

Momen KSAD Jenguk Korban Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Kapan Sidang Etik Brigjen Hendra Kurniawan Digelar? Ini Kata Polri

Kapan Sidang Etik Brigjen Hendra Kurniawan Digelar? Ini Kata Polri

Nasional
Ratusan Ribu Vitamin Palsu Beredar di E-commerce, Ini Panduan Membeli yang Terdaftar di BPOM

Ratusan Ribu Vitamin Palsu Beredar di E-commerce, Ini Panduan Membeli yang Terdaftar di BPOM

Nasional
Gembira Didukung Akbar Tandjung, Nasdem Klaim Anies Diterima Berbagai Kalangan

Gembira Didukung Akbar Tandjung, Nasdem Klaim Anies Diterima Berbagai Kalangan

Nasional
Jokowi Disomasi Aremania, Stafsus Mensesneg: Kami Hormati, Presiden Pun Berduka

Jokowi Disomasi Aremania, Stafsus Mensesneg: Kami Hormati, Presiden Pun Berduka

Nasional
Ketua Komnas HAM Heran DPR Intervensi Pemilihan Penggantinya

Ketua Komnas HAM Heran DPR Intervensi Pemilihan Penggantinya

Nasional
Kejagung: Putri Candrawathi Sehat Sebelum Ditahan di Rutan Salemba

Kejagung: Putri Candrawathi Sehat Sebelum Ditahan di Rutan Salemba

Nasional
KPK Blokir Rekening Istri Lukas Enembe

KPK Blokir Rekening Istri Lukas Enembe

Nasional
Anies Jadi Capres Nasdem, Pilpres 2024 Diprediksi Diikuti 3-4 Poros Koalisi

Anies Jadi Capres Nasdem, Pilpres 2024 Diprediksi Diikuti 3-4 Poros Koalisi

Nasional
KPU Hormati Keputusan Bawaslu Usai Dinyatakan Langgar Administasi soal Verifikasi via Video Call

KPU Hormati Keputusan Bawaslu Usai Dinyatakan Langgar Administasi soal Verifikasi via Video Call

Nasional
Jokowi Dinilai Kurang Bijaksana karena Tak Soroti Penggunaan Gas Air Mata di Tragedi Kanjuruhan

Jokowi Dinilai Kurang Bijaksana karena Tak Soroti Penggunaan Gas Air Mata di Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Polemik Ketua Komnas HAM Baru, Begini Alurnya Menurut UU dan Tata Tertib

Polemik Ketua Komnas HAM Baru, Begini Alurnya Menurut UU dan Tata Tertib

Nasional
BPOM Temukan 1.658.205 Obat Tradisional dan Kosmetik Mengandung Bahan Kimia Obat

BPOM Temukan 1.658.205 Obat Tradisional dan Kosmetik Mengandung Bahan Kimia Obat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.