Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terbuka bagi Semua Parpol, PBNU Gus Yahya Dianggap Akan Sulit Didikte Kubu Tertentu

Kompas.com - 04/04/2022, 15:47 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.comNahdlatul Ulama (NU) saat ini dinilai memiliki posisi tawar yang lebih baik untuk menghadapi partai-partai politik sejak dinakhodai Yahya Cholil Staquf.

Pasalnya, sejak Gus Yahya terpilih sebagai ketua umum anyar Pengurus Besar NU pada akhir Desember 2021, NU kini lebih terbuka kepada kubu politik mana pun.

Inklusivitas ini dinilai membuat NU tidak dapat didikte oleh salah satu kubu politik, sehingga dapat menjaga kedaulatannya sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia.

“Kalau selama ini NU hanya terkesan akrab dengan PKB. Tapi dengan keterbukaan semacam ini, partai-partai lain menyediakan karpet merah. Ada timbal-balik yang bisa diberikan (untuk NU),”kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno kepada Kompas.com, Senin (4/4/2022).

Baca juga: Hadiri Harlah PPP, Gus Yahya Dinilai Ingin Jadikan PBNU Sebagai Rumah untuk Seluruh Kader Parpol

Selama ini, dukungan atau kedekatan dengan NU menjadi salah satu modal besar bagi partai politik bagi kepentingan elektoralnya.

Dengan terbukanya NU sebagai rumah bersama semua kubu politik, partai-partai politik diprediksi bakal berlomba mendekati.

Keadaan ini diprediksi bakal menguntungkan NU sebagai ormas, terutama bagi basis konstituen mereka sendiri.

NU, misalnya, dapat menghadirkan program-program pemberdayaan masyarakat di akar rumput dengan bekerja sama dengan pemerintah maupun partai politik.

Sejauh ini, kerja sama semacam itu sudah mulai dilakukan, mulai dari program peremajaan kebun sawit rakyat, perhutanan sosial, hingga kampung nelayan.

Dalam wawancara dengan Tribunnews, sebelum terpilih sebagai ketua umum PBNU, Yahya secara terbuka mengakui bahwa ia ingin memanfaatkan basis konstituen NU yang luas di seluruh Indonesia sebagai “outlet” bagi program-program pihak ketiga.

Baca juga: PBNU Hadiri Harlah PPP, Arsul Sani: Gus Yahya Serius dengan Inklusivitas Politik

“Kerja sama dengan pihak lain, eksekusi di bawah, fasilitas dari pihak lain, tapi NU yang menyediakan tempat dan orang-orang yang mengelola program itu di bawah. Ini gagasan yang menurut saya sangat strategis dan bukan hanya bermanfaat bagi NU sendiri, tapi masyarakat umum,” jelas Yahya dalam wawancara tersebut.

Adi Prayitno menilai, meski dengan begini maka NU akan kerap bersentuhan dengan partai politik, namun hal tersebut bakal membuat NU bisa menjaga jarak dengan kepentingan politik praktis.

“Sekarang yang bisa mendikte NU adalah NU sendiri, bukan partai politik lain. Dulu kan ada kesan NU didikte PKB karena arah politiknya, sekarang tidak bisa. Tentu dibiarkan cair dan terbuka,” ungkapnya.

“Makanya NU sepertinya memang dibiarkan menjadi terbuka bagi semua parpol yang di dalamnya ada pengurus PBNU. Makanya anteng-anteng saja PBNU sekarang,” tutupnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com