Selain gorden, DPR juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11 miliar untuk pelapisan aspal di Kompleks Parlemen dan Rp 3,03 miliar untuk pengadaan AC di rumah jabatan anggota Dewan.
Indra menjelaskan, pengadaan aspal berkaitan dengan penyelenggaraan pertemuan parlemen negara G20 atau P20 agar suasana di Kompleks Parlemen tampak lebih rapi.
Indra menyebutkan, banyak bidang jalan yang harus diaspal karena cukup banyak yang sudah tergerus, berlubang, serta tergenang air saat hujan.
Baca juga: Anggaran Gorden DPR Rp 80 Juta Per Rumah Dinas, Berapa Harga di Pasaran?
Luas bidang yang akan diaspal sebesar 85.300 meter persegi dengan penggunaan aspal sebanyak 7.100 ton.
"Pada awal Oktober itu akan hadir sekitar 40 ketua parlemen dunia hadir di sini, untuk mempersiapkan ke sana, tentu kami akan merapikan semua tampilan-tampilan DPR mulai dari pintu gerbang, taman, dan semua jalan-jalan," kata Indra.
Sementara, rencana pengadaan AC disebut sudah diusulkan sejak lama tapi baru dapat dipenuhi pada tahun 2022.
Indra menyebutkan, sebagian besar AC di ruang keluarga rumah jabatan anggota Dewan sudah tidak berfungsi dengan baik.
"Karena umurnya sebenarnya sudah lebih dari 8 tahun rata-rata," ujar Indra.
Urgensi dipertanyakan
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai, pengadaan gorden senilai Rp 90 juta per rumah sulit dijelaskan urgensinya.
Salah satu alasannya, kondisi perekonomian Indonesia yang belum sepenuhnya pulih semestinya menjadi pertimbangan DPR dalam menyusun kebutuhan anggaran.
"Pengetahuan terkait kebutuhan mendasar anggaran negara mestinya tercermin dalam kebijakan internal DPR agar mereka tak justru mengubah nafsu bermewah-mewah dan narsis," kata Lucius.
Baca juga: DPR Juga Alokasikan Rp 3,03 Miliar untuk AC di Rumah Dinas
Lucius berpendapat, kasus pengadaan gorden ini menunjukkan DPR seolah tak kehilangan nafsu untuk mendandani diri dengan fasilitas-fasilitas mahal yang pada akhirnya akan membuat buruk citra DPR.
"Ini tak bisa tidak memperlihatkan wajah parlemen yang miskin kepedulian, cuek dengan kondisi rakyat, jauh dari rakyat, tak punya sensitivitas, dan lain-lain," ujar dia.
Lucius pun berpandangan, dengan gorden yang dibuat di dalam negeri, semestinya anggaran dapat ditekan sedemikian rupa agar tak menyedot terlalu banyak dana APBN.
Ia juga menilai pengadaan ini tak ada urgensinya karena menurut dia banyak rumah jabatan anggota Dewan yang tak dihuni.
"(Anggota) DPR perlu bersuara terkait proyek ini. Jangan sampai citra DPR menjadi terpuruk oleh kebijakan yang bahkan tak akan dinikmati oleh anggota DPR tetapi oleh mereka yang terlibat merancang proyek saja," kata Lucius.
Lucius juga mendorong pihak Sekretariat Jenderal untuk memberi penjelasan detail mengenai bahan serta ukuran gorden yang akan dibelanjakan serta perusahaan yang akan menyediakan pengadaan gorden untuk menjawab kecurigaan publik.
"Jangan kasih ke publik informasi yang serba umum, karena hanya akan menguatkan dugaan permainan di balik proyek yang dikerjakan," kata dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.