Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Dengar Masukan Berbagai Pihak, Gus Muhaimin Usul Pemilu 2024 Ditunda

Kompas.com - 23/02/2022, 19:57 WIB
A P Sari,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mengusulkan agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda.

Usulan itu dilontarkan Gus Muhaimin setelah mendengarkan masukan para pelaku usaha, mulai dari pengusaha, pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga analis ekonomi di Ruang Delegasi DPR Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).

“Dari semua (masukan) itu saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” kata Gus Muhaimin, dikutip dari keterangan persnya, Rabu.

Selain Gus Muhaimin dan pelaku usaha, pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid serta Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal.

Hadir pula Sekretaris Fraksi Fathan Subhi, Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza, dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB Ahmad Iman.

Baca juga: Napak Tilas Kebakaran di Ponpes Miftahul Khairat, Gus Muhaimin Doakan para Korban Mati Syahid

Adapun usulan itu, kata dia, muncul karena dia tidak ingin adanya pembekuan ekonomi setelah stagnasi dua tahun akibat pandemi Covid-19.

“(Penundaan) dilakukan agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze atau pembekuan ekonomi,” imbuhnya.

Gus Muhaimin menerangkan bahwa dia mendapat banyak masukan dari dunia usaha. Mereka mengaku optimistis tahun 2022 bisa mendatangkan peluang ekonomi.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu melanjutkan, akan ada banyak momentum untuk proses recovery ekonomi akibat pandemi selama dua tahun.

Bahkan, kata dia, restarting ekonomi telah dimulai sejak 2021 dan prosesnya yang dinilai cukup baik.

Baca juga: Gus Muhaimin Dorong Pemerintah Sungguh-sungguh Bangun SDM Kelautan dan Perikanan

“Mereka menyatakan bahwa 2022-2023 akan ada tren momentum-momentum perbaikan yang dahsyat dan akan ada peluang untuk bangkit lebih baik dibanding negara-negara mana pun,” jelasnya.

Menurut Gus Muhaimin, waktu dua tahun pandemi menyebabkan stagnasi kegiatan sosial-politik dan ekonomi masyarakat. Pihak yang paling terpukul salah satunya pelaku UMKM.

“UMKM mengalami masa sulit. Ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik juga mengalami stagnasi dua tahun. Dari kunjungan saya ke daerah dan melihat prospek yang sangat positif ke depan ini, momentum ini tidak boleh diabaikan,” bebernya.

Oleh karenanya, Gus Muhaimin tidak ingin prospek ekonomi yang baik terganggu dengan adanya Pemilu 2024.

“Pemilu biasanya ada tiga kondisi. Pertama, pelaku ekonomi melakukan pembekuan wait and see lalu agresivitas ekonomi saat Pemilu,” terangnya.

Baca juga: Perubahan Iklim Ancam Ketahanan Pangan, Gus Muhaimin: Kementan Jangan Berdiam Diri

Kemudian, lanut dia, adanya transisi kekuasaan dan pemerintahan yang menyebabkan uncertainty economy, sehingga mengganggu momentum bagus, terutama setelah adanya agenda Group of Twenty (G-20).

“Ketiga, Pemilu 2021 dikhawatirkan dapat menjadi lahan eksploitasi ancaman konflik. Meski hal ini tidak menjadi harapan semua pihak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gus Muhaimin berencana melakukan komunikasi penundaan Pemilu 2021 kepada sejumlah pimpinan partai politik (parpol).

“Semoga, usulan saya ini akan saya sampaikan ke teman-teman pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden, bagaimana apakah bisa? Ya nanti kita lihat saja, apakah mungkin bisa diundur atau tidak,” tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com