Pengamat Sebut Impian PAN Masuk Kabinet Tinggal Tunggu Momen Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai penempatan Partai Amanat Nasional (PAN) di kabinet hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada tanda-tanda Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan perombakan kabinet (reshuffle).

"PAN tinggal menunggu momentum yang tepat untuk masuk ke kabinet. Posisi politik pan selama ini terhadap pemerintahan selalu mendukung, jadi tinggal menunggu waktu saja," kata Arya kepada Kompas.com, Kamis (24/3/2022).

Akan tetapi, menurut Arya sampai saat ini Presiden belum memberikan sinyal yang kuat untuk melakukan reshuffle.

Jika memang terjadi reshuffle, Arya memperkirakan Presiden akan tetap mempertahankan jumlah alokasi bagi partai koalisi di kabinet.

Baca juga: Jokowi Dipastikan Belum Akan Reshuffle Kabinet

"Ini isunya kan sangat dinamis. Presiden pasti sangat mempertimbangkan situasi di koalisi," ujar Arya.

"Kalau terjadi reshuffle, pasti pak Presiden akan mempertimbangkan untuk tidak mengurangi jatah kursi partai-partai koalisi," lanjut Arya.

Isu reshuffle kabinet mengemuka pada awal Maret. Berdasarkan informasi yang disampaikan sejumlah politisi, Presiden Joko Widodo akan merombak kabinetnya pada akhir Maret ini. Namun, isu tersebut patah.

Berdasarkan keterangan sumber Kompas.com dari lingkungan pemerintahan, saat ini jadwal reshuffle belum ada.

"Belum ada jadwal reshuffle," ujar sumber saat dikonfirmasi pada Selasa (22/3/2022).

Baca juga: Sekjen PAN Tak Banyak Berkomentar Saat Ditanya soal Reshuffle

Di sisi lain, PAN menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN pada 31 Agustus 2021 lalu. Namun, sampai saat ini, PAN tidak kunjung mendapatkan posisi di Kabinet Indonesia Maju.

Wacana tentang PAN akan masuk ke dalam kabinet Indonesia Maju pertama kali disampaikan oleh politikus Partai Kebangkitan Bangsa, Luqman Hakim. Luqman mengatakan, jika reshuffle terjadi pada akhir Maret 2022, PAN akan mendapatkan satu kursi menteri plus wakil menteri.

Isu itu semakin kuat setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden Joko Widodo Jokowi beberapa waktu lalu.

Akan tetapi, ketika dikonfirmasi Zulkifli membantah membahas soal reshuffle dengan Jokowi. Menurut Wakil Ketua MPR itu, perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Wakil Ketua Umum PAN Bima Arya Sugiarto mengatakan mendapatkan informasi partainya akan memperoleh kursi menteri dan wakil menteri jika reshuffle kabinet benar-benar terjadi.

Berisiko

Secara terpisah, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku tak masalah jika Presiden Joko Widodo merombak atau me-reshuffle kabinetnya untuk memasukkan kader PAN.

Namun, Muhaimin mewanti-wanti agar masuknya kader PAN ke kabinet tidak mengganggu kursi yang sudah diduduki oleh kader PKB agar tidak menimbulkan konflik antarkedua partai

"Silakan, asal enggak ganggu PKB. Kalau ganggu PKB, bisa Ukraina lawan Rusia nanti, masak PAN lawan PKB?," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/3/2022).

Baca juga: Pasang Surut Isu Reshuffle dan Masuknya PAN ke Gerbong Koalisi Jokowi

Menanggapi pernyataan Muhaimin, peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengatakan, jika Jokowi melakukan reshuffle dengan mengurangi jatah kursi dari partai-partai koalisi demi mengakomodasi PAN, maka akan rentan menganggu soliditas internal koalisi. Bahkan, kata dia, hal itu sangat berpotensi memunculkan persoalan politik di kemudian hari

"Memang terbuka juga kemungkinan itu diambil dari jatah kursi dimiliki menteri berlatar belakang partai politik koalisi saat ini," ujar Bawono kepada Kompas.com.

"Tetapi secara politik langkah itu jauh lebih berisiko bagi Presiden Joko Widodo dibandingkan dengan langkah mengurangi jatah menteri non partai politik," lanjut Bawono.