Enggan Kursi PKB Diganggu, Cak Imin Dinilai Tak Rela PAN Masuk Kabinet

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai, ada perasaan tidak rela dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar jika Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung ke koalisi pemerintah.

Ini nampak dari pernyataan Muhaimin yang mengaku tak mau kursi menteri milik partainya di Kabinet Indonesia Maju diganggu.

"Sikap PKB terhadap isu reshuffle bisa diterjemahkan bentuk ketidakikhlasan PKB atas kemungkinan PAN masuk di kabinet," kata Bawono kepada Kompas.com, Kamis (24/3/2022).

Baca juga: Tak Masalah jika PAN Masuk Kabinet, Cak Imin: Yang Penting Jangan Ganggu PKB

Perasaan tidak rela Muhaimin, kata Bawono, bisa jadi karena melihat rekam jejak PAN yang pada Pemilu 2019 lalu sama sekali tak berkeringat untuk memenangkan koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

PAN kala itu merapat ke pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Selain itu, menurut Bawono, tak heran jika Muhaimin mencemaskan kursi partainya di kabinet karena belum lama ini menteri asal PKB, Ida Fauziyah, menuai kontroversi.

Ida yang duduk sebagai Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) itu didemo kaum buruh dan panen kritik publik lantaran menerbitkan aturan baru soal dana jaminan hari tua (JHT) baru bisa cair di usia 56 tahun.

"Tentu saja ada perasaan tidak rela di hati terdalam dari para elite partai-partai koalisi sejak awal mengusung dan mendukung Joko Widodo-Maruf Amin," ucap Bawono.

Baca juga: Waketum PKB: Ada Menteri yang Gunakan Posisinya untuk Kampanye Capres

Bawono berpandangan, mengurangi jatah kursi menteri dari partai-partai koalisi terdahulu demi mengakomodir PAN berpotensi menganggu soliditas internal pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Langkah tersebut juga sangat mungkin memunculkan goncangan-goncangan politik di kabinet di kemudian hari.

Oleh karenanya, akan lebih aman jika kursi untuk PAN diambilkan Jokowi dari menteri nonpartai.

Meski begitu, lanjut Bawono, perombakan kursi menteri menjadi hak prerogatif presiden. Segala kemungkinan bisa saja terjadi.

"Reshuffle ini sangat tergantung dengan dinamika internal koalisi memang, sejauh mana partai-partai politik di koalisi ikhlas menerima PAN," kata dia.

Sebagaimana diketahui, isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju kembali berembus.

Presiden Joko Widodo disebut-sebut bakal mengubah peta kursi menteri di pemerintahannya akhir bulan ini. Menurut isu yang beredar, PAN akan diberi jatah kursi menteri dan wakil menteri.

Baca juga: Cak Imin: Sampai Hari Ini Belum Ada Tanda-tanda Reshuffle