Salin Artikel

Enggan Kursi PKB Diganggu, Cak Imin Dinilai Tak Rela PAN Masuk Kabinet

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai, ada perasaan tidak rela dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar jika Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung ke koalisi pemerintah.

Ini nampak dari pernyataan Muhaimin yang mengaku tak mau kursi menteri milik partainya di Kabinet Indonesia Maju diganggu.

"Sikap PKB terhadap isu reshuffle bisa diterjemahkan bentuk ketidakikhlasan PKB atas kemungkinan PAN masuk di kabinet," kata Bawono kepada Kompas.com, Kamis (24/3/2022).

Perasaan tidak rela Muhaimin, kata Bawono, bisa jadi karena melihat rekam jejak PAN yang pada Pemilu 2019 lalu sama sekali tak berkeringat untuk memenangkan koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

PAN kala itu merapat ke pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Selain itu, menurut Bawono, tak heran jika Muhaimin mencemaskan kursi partainya di kabinet karena belum lama ini menteri asal PKB, Ida Fauziyah, menuai kontroversi.

Ida yang duduk sebagai Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) itu didemo kaum buruh dan panen kritik publik lantaran menerbitkan aturan baru soal dana jaminan hari tua (JHT) baru bisa cair di usia 56 tahun.

"Tentu saja ada perasaan tidak rela di hati terdalam dari para elite partai-partai koalisi sejak awal mengusung dan mendukung Joko Widodo-Maruf Amin," ucap Bawono.

Bawono berpandangan, mengurangi jatah kursi menteri dari partai-partai koalisi terdahulu demi mengakomodir PAN berpotensi menganggu soliditas internal pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Langkah tersebut juga sangat mungkin memunculkan goncangan-goncangan politik di kabinet di kemudian hari.

Oleh karenanya, akan lebih aman jika kursi untuk PAN diambilkan Jokowi dari menteri nonpartai.

Meski begitu, lanjut Bawono, perombakan kursi menteri menjadi hak prerogatif presiden. Segala kemungkinan bisa saja terjadi.

"Reshuffle ini sangat tergantung dengan dinamika internal koalisi memang, sejauh mana partai-partai politik di koalisi ikhlas menerima PAN," kata dia.

Sebagaimana diketahui, isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju kembali berembus.

Presiden Joko Widodo disebut-sebut bakal mengubah peta kursi menteri di pemerintahannya akhir bulan ini. Menurut isu yang beredar, PAN akan diberi jatah kursi menteri dan wakil menteri.

Ini bukan kali pertama Jokowi dikabarkan akan merombak kabinetnya. Sejak PAN menyatakan bergabung ke koalisi pemerintahan, Agustus 2021 lalu, kabar reshuffle berulang kali mengemuka.

Namun, hingga kini, partai berlambang matahari putih itu belum mendapatkan satu pun jabatan di pemerintahan.

Muhaimin atau yang akrab disapa Cak Imin pun mengaku tak masalah jika presiden merombak kabinetnya untuk memasukkan kader PAN.

Namun, dia mewanti-wanti agar masuknya PAN ke kabinet tidak mengganggu kursi yang sudah diduduki oleh kader PKB. Ini untuk mencegah timbulnya konflik antarpartai.

"Silakan, asal enggak ganggu PKB. Kalau ganggu PKB, bisa Ukraina lawan Rusia nanti, masa PAN lawan PKB?," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/3/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/21063691/enggan-kursi-pkb-diganggu-cak-imin-dinilai-tak-rela-pan-masuk-kabinet

Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke