Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Proses Hukum Danki Gome Butuh Waktu Lama, Panglima Andika Sampaikan Kendalanya

Kompas.com - 24/03/2022, 18:01 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan, pihaknya sudah memproses kasus kebohongan komandan kompi (Danki) Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua di balik peristiwa penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) pada 27 Januari 2022.

Hanya saja, ada kendala yang dihadapi penyidik.

"Proses hukum sudah dimulai. Karena memang lokasinya jadi proses penyidikan, memerlukan waktu lebih panjang. Karena untuk ke sana enggak bisa terlalu bebas. Tapi yang jelas akan terus berlanjut," kata Andika di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/3/2022).

Dia mengatakan, TNI berkomitmen agar tidak ada lagi prajurit yang berbohong dalam menjalankan tugas.

Baca juga: Berawal dari Gugurnya 3 Prajurit, Kasus Kebohongan Danki Gome Dibongkar Panglima TNI

Ia pun menegaskan bahwa jika ada prajurit yang ditemukan menjaga proyek pertambangan atau galian pasir, maka akan ditindak dengan proses hukum.

"Proses hukum. Kalau kita ada pegangan, apakah hanya pasal 103 KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) atau bahkan ada KUHP pidana lainnya," ujarnya.

"Tergantung tindak pidana lainnya. Kami tegakkan hukum agar fokus pada tupoksi di mana pun berada," sambung dia.

Di sisi lain, Andika mengaku TNI telah melakukan evaluasi atas kebohongan Danki Gome.

Andika mengingatkan, evaluasi itu dilakukan agar tidak ada lagi prajurit TNI yang berbohong dalam menjalankan tugas.

Baca juga: Kasus Kebohongan Danki Gome Papua soal Gugurnya 3 Prajurit TNI Masuk Penyidikan

"Karena SOP aktivitas pada anggota sudah dismpaikan. Nah itu enggak dilakukan," pungkasnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membeberkan kebohongan danki Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua, di balik peristiwa penyerangan KKB yang menggugurkan tiga prajurit TNI pada 27 Januari 2022.

Kebohongan danki tersebut berkaitan dengan kronologi penyerangan KKB yang belakangan ditengarai adanya kejanggalan.

Baca juga: Panglima TNI: Danki Gome Papua Tutupi Aktivitas Pengamanan Proyek Galian Pasir

Andika mengatakan, kebohongan danki bermula dari pelaporan kepada komandan batalion mengenai penyerangan KKB yang terjadi ketika prajurit Pos Ramil Gome tengah menggelar patroli ke sejumlah titik.

Padahal, fakta di lapangan yang terjadi sebetulnya mereka melakukan aktivitas pengamanan proyek galian pasir.

Kegiatan pengamanan proyek galian pasir inilah yang kemudian membuat Andika geram lantaran disembunyikan ketika danki melaporkan kronologi penyerangan KKB kepada komandan batalion setempat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com