Dugaan Korupsi Heli AW-101 Dihentikan Puspom TNI, Panglima: Saya Masih Pelajari

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengaku masih mempelajari kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter Augusta Westland (AW)-101.

Andika mengatakan bahwa ia mempelajari kasus ini sembari melihat perkembangan proses hukum yang dilakukan institusi lain.

“Jadi memang saya sedang mempelajari, tapi juga kan ada peran institusi lain yang masih juga belum tuntas,” kata Andika di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Senin (21/3/2022).

Baca juga: Jenderal Andika Masih Dalami Dugaan Kasus Korupsi Helikopter AW-101 yang Dihentikan Puspom TNI

“Jadi kalau tidak salah masih ada hal lah yang harus dilakukan oleh BPK. KPK sendiri juga sedang melakukan proses itu,” ujar Andika.

Untuk itu, ke depan ia masih memantau perkembangan dari penanganan kasus tersebut.

“Jadi kita lihat saja karena institusi-institusi lain juga masih bekerja,” terang dia.

Untuk diketahui, penyidikan kasus pengadaan helikopter AW-101 di lingkungan TNI dihentikan oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

Padahal, perkara yang juga ditangani oleh KPK itu menjadi salah satu kasus yang mendapat perhatian Presiden Joko Widodo.

"Masalah helikopter AW-101, koordinasi terkait masalah atau informasi yang berhubungan dengan pihak dari TNI sudah dihentikan proses penyidikannya," ujar Direktur Penyidikan KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/12/2021).

Dalam kasus ini, TNI menetapkan lima tersangka. Mereka adalah Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kolonel Kal FTS SE, pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa Marsekal Madya TNI FA, dan pejabat pemegang kas Letkol administrasi WW.

Baca juga: KPK Bawa 84 Bukti Hadapi Praperadilan Kasus Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Lainnya, staf pejabat pemegang kas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu, yakni Pelda (Pembantu Letnan Dua) SS dan asisten perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara Marsda TNI SB.

Sementara itu, KPK menetapkan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka.