Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
PADAMU NEGERI

Minyak Goreng Masih Langka, Puan Maharani: Ini Bisa Timbulkan Kegaduhan

Kompas.com - 10/03/2022, 19:17 WIB
Erlangga Satya Darmawan,
Sri Noviyanti

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani menyoroti masalah kelangkaan minyak goreng yang terjadi belakangan ini.

Kelangkaan minyak goreng tersebut bermula akibat kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) diberlakukan.

“Persoalan minyak goreng yang berkepanjangan bisa menyebabkan masalah baru, yaitu kegaduhan akibat langkanya stok di pasaran. Ini harus segera diatasi karena berpengaruh terhadap ketertiban umum yang bisa berdampak luas,” ujar Puan dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (10/3/2022).

Seperti diketahui, mahalnya harga minyak goreng sempat menimbulkan kendala selama beberapa waktu lalu. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah pun menetapkan HET minyak goreng seharga Rp 14.000 per liter.

Baca juga: Minyak Goreng Semakin Langka, Puan Minta Penegak Hukum Usut Oknum Nakal dan Para Spekulan

Namun, usai kebijakan diberlakukan, stok minyak goreng di pasaran malah mengalami kelangkaan. Akibatnya, masyarakat menjadi panik karena harus mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan produk konsumsinya.

Begitu stok minyak goreng mulai kembali hadir di berbagai toko ritel atau swalayan, masyarakat jadi berbondong-bondong atau melakukan panic buying terhadap stok tersebut.

“Di Lubuklinggau kita lihat banyak warga berkerumun, bahkan terjadi keriuhan karena adanya operasi pasar murah minyak goreng. Jika kelangkaan minyak goreng terus terjadi, bukan hanya bisa memunculkan klaster Covid-19, tapi juga masalah ketertiban umum,” jelasnya.

Puan menambahkan, kelangkaan minyak goreng juga bisa menyebabkan berbagai masalah lain. Salah satunya, menjamurnya oknum-oknum nakal. Bahkan, terdapat oknum yang menjual minyak goreng dengan campuran air.

Baca juga: Puan Ingatkan Pemerintah: Kala Pelonggaran Dilakukan, Lonjakan Kasus Covid-19 Kerap Terjadi...

“Banyak juga oknum-oknum yang menjual minyak goreng dengan harga mahal hingga tak masuk akal. Padahal, seharusnya kelangkaan minyak goreng tidak terjadi. Apalagi, setelah diterapkannya kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang sudah mendistribusikan lebih dari 391 juta liter (minyak goreng),” ucap Puan.

Puan menjelaskan, penyebab kelangkaan minyak goreng disinyalir karena adanya permasalahan pada sistem distribusi. Selain itu, adanya penyelundupan, baik itu ke luar negeri atau ke pasar industri juga dinilai menjadi penyebab utama.

“Kasus penimbunan minyak goreng ditemukan di mana-mana. Pengawasan distribusi masih belum optimal dan menyebabkan masyarakat kesulitan,” tutur Puan.

Puan saat mengecek ketersediaan minyak goreng di pasarDok. Puan Puan saat mengecek ketersediaan minyak goreng di pasar

Oleh karena itu, Puan meminta agar penegak hukum mengusut para oknum yang memanfaatkan keadaan sehingga membuat minyak goreng semakin langka.

Puan juga meminta pemerintah menindak tegas pihak penjual yang menjual minyak goreng di atas HET.

“Tindak juga para spekulan yang menimbun dan mempermainkan harga minyak goreng. Pihak-pihak yang memainkan kepentingan rakyat harus mendapat ganjaran setimpal. DPR RI akan terus melakukan pengawasan mengenai persoalan minyak goreng yang tak kunjung usai ini. Makanya, saya sering turun ke pasar-pasar untuk mengecek langsung stok dan harga minyak goreng,” kata Puan.

Baca juga: Soal Minyak Goreng, Asosiasi Pedagang Pasar Kecewa dengan Kebijakan Kemendag

Puan menceritakan pengalamannya saat melakukan kunjungan ke pasar. Kala itu, banyak masyarakat, utamanya pedagang kecil, yang mengeluh kepadanya akibat kesulitan mendapat stok minyak goreng.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com