Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Sebut Megawati Blunder Besar Komentari Emak-emak yang Mengantre Minyak Goreng

Kompas.com - 19/03/2022, 15:26 WIB
Ardito Ramadhan,
Irfan Maullana

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menilai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah melakukan blunder karena mengomentari ibu-ibu yang mengantre minyak goreng dengan istilah "njlimet".

Menurut Umam, pernyataan Mega tersebut tidak sensitif dengan realitas sosial, di mana sudah ada ibu-ibu yang meninggal dunia akibat mengantre minyak goreng.

"Pernyataan Bu Mega yang melabeli perilaku ibu-ibu yang mengantri beli minyak goreng dengan istilah "njlimet", jelas itu blunder besar. Apalagi sudah jatuh 2 korban nyawa ibu-ibu. Seolah tidak sensitif pada realitas sosial yang sesungguhnya," kata Umam saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (19/3/2022).

Baca juga: Pernyataan Megawati soal Minyak Goreng Dinilai Blunder dan Tak Solutif

Umam berpandangan, pernyataan Megawati juga tidak sejalan dengan jargon "pro-wong cilik" yang selama ini didedengungkan oleh Megawati maupun PDI-P sendiri.

Ia mengatakan, masyarakat Indonesia mengonsumsi minyak goreng bukan karena tidak paham atas aspek kesehatan, tetapi karena keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ia menyebutkan, gorengan merupakan alternatif makanan yang murah dan telah membudaya khususnya menjelang bulan Ramadan yang akan segera tiba.

"Blunder statement Bu Mega membuka ruang interpretasi publik, bahwa jargon 'pro wong cilik' itu ternyata hanya sebatas permainan bahasa elite, yang sejatinya tidak nyambung dengan napas kehidupan rakyat yang sesungguhnya," ujar Umam.

Menurut Umam, jika blunder semacam ini terus terjadi dan tidak dikelola dengan baik, maka elektabilitas PDI-P dapat tergerus.

Baca juga: Megawati Pernah Kritik Jokowi soal Minyak Goreng Mahal, Kini Heran Ibu-ibu Berebutan

Di sisi lain, Umam menilai, Megawati semestinya paham bahwa masalah kelangkaan minyak goreng adalah masalah kebijakan publik.

Oleh karena itu, sebagai pemilik kekuatan politik besar, Megawati dinilai mesti lebih memperhatikan ketidakberdayaan instrumen negara dan pemerintah yang dibuat tak berdaya oleh instrumen pasar.

"Mega seharusnya lebih kritis dalam mencermati dan mengurai persoalan tersebut, bukan mempermasalahkan ibu-ibu mengantre membeli minyak goreng," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Megawati mengaku heran ibu-ibu rela mengantre membeli minyak goreng. Dia bertanya-tanya, apakah ibu-ibu setiap hari hanya menggoreng saja sampai minyak goreng jadi rebutan.

"Saya sampai mengelus dada, bukan urusan masalah nggak ada atau mahalnya minyak goreng, saya sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng sampai begitu rebutannya?" kata Megawati dalam webinar "Cegah Stunting untuk Generasi Emas" yang disiarkan Youtube Tribunnews, Jumat (18/3/2022).

Padahal, menurut Mega, selain digoreng, ada banyak cara untuk membuat makanan. Bisa dengan direbus, dibakar, atau dikukus.

"Apa tidak ada cara untuk merebus, lalu mengukus, atau seperti rujak, apa tidak ada? Itu menu Indonesia, lho. Lha kok njelimet (rumit) gitu," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com